TPP Provinsi Jawa Timur

 

TNA Jangan Berhenti pada Kebutuhan Pelatihan

Membaca Kesenjangan Kapasitas Pendampingan Desa dalam Penerapan Pola Pendampingan Asimetris

Oleh: Maghfuri Ridlwan

 Ada satu pertanyaan yang terus mengemuka setelah mengikuti sosialisasi pengisian instrumen Training Needs Assessment (TNA) bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam penerapan pola pendampingan asimetris berbasis kebutuhan dan potensi wilayah.

Apa sebenarnya yang hendak kita temukan melalui TNA?

Apakah sekadar mengetahui pelatihan apa yang dibutuhkan oleh pendamping desa?

Atau justru lebih jauh: pendampingan seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa, apakah kapasitas pendamping yang tersedia sudah memadai, dan apa yang harus dilakukan ketika kebutuhan pendampingan lebih besar daripada kapasitas yang tersedia?

Pertanyaan ini penting karena TNA yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ditempatkan sebagai sekadar daftar kebutuhan pelatihan. Dalam panduannya, TNA dipahami sebagai proses sistematis untuk mengetahui karakteristik desa dan wilayah, kebutuhan pendampingan, tingkat penguasaan kompetensi TPP, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendampingan. TNA juga ditegaskan bukan sebagai alat audit, pemeriksaan administrasi, ataupun penilaian kinerja individu, melainkan instrumen untuk pengembangan kompetensi.

Asimetris: Karena Desa Memang Tidak Sama

Penerapan pola pendampingan asimetris berangkat dari kenyataan sederhana: desa tidak pernah benar-benar sama.

Ada desa yang telah kuat dalam tata kelola pemerintahan, tetapi belum mampu mengembangkan potensi ekonominya. Ada desa dengan potensi ekonomi besar, tetapi lemah dalam akses pasar dan jejaring kemitraan. Ada desa yang kelembagaannya relatif kuat, tetapi partisipasi masyarakatnya masih rendah. Ada pula desa yang masih berhadapan dengan persoalan mendasar seperti keterbatasan sumber daya manusia, pelayanan dasar, aksesibilitas, risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Karena itu, pendampingan tidak dapat dibangun dengan satu resep yang sama untuk semua desa.

Dalam materi TNA, keragaman status kemajuan desa, kesenjangan pembangunan, karakteristik wilayah, potensi lokal, kesiapan kelembagaan, risiko, dan peluang pembangunan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pendampingan.

Dengan demikian, asimetris bukan berarti diskriminatif. Justru sebaliknya. Pendampingan asimetris merupakan cara untuk menghadirkan dukungan yang lebih adil karena diberikan berdasarkan kebutuhan.

Desa yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Maka pertanyaan awal dalam pendampingan semestinya bukan: “Program apa yang harus diberikan kepada semua desa?” Melainkan: “Apa yang dibutuhkan desa ini, apa potensinya, persoalan apa yang dihadapinya, dan pendampingan seperti apa yang paling tepat untuk membantunya berkembang?”

TNA Dimulai dari Kebutuhan Pendampingan

Salah satu kekuatan instrumen TNA terletak pada alur berpikirnya. Ia tidak langsung bertanya: pelatihan apa yang dibutuhkan TPP?

Alurnya justru dimulai dari: karakteristik desa → kebutuhan pendampingan → kompetensi yang dibutuhkan → kompetensi aktual → kesenjangan → penyebab → prioritas → intervensi → pengembangan kompetensi → pendampingan yang lebih efektif.

Urutan ini mengandung pesan yang sangat penting: pelatihan bukan titik awal.

Pelatihan merupakan salah satu kemungkinan intervensi setelah kebutuhan dan akar masalah diketahui. Sebab jika kita memulai dari pelatihan, kita berisiko menghasilkan kegiatan yang baik secara administratif, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan pendampingan.

Sebaliknya, jika kita memulai dari kebutuhan desa, maka pelatihan ditempatkan secara proporsional sebagai salah satu alat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Panduan TNA bahkan secara tegas membedakan penyebab kesenjangan yang berasal dari kompetensi dengan penyebab nonkompetensi seperti sistem dan sarana. Karena itu, intervensinya dapat berupa pelatihan maupun dukungan nonpelatihan.

Dengan kata lain: tidak setiap masalah pendampingan membutuhkan pelatihan.

Dari Competency Gap ke Capacity Gap

Dari kerangka tersebut, ada satu gagasan yang menurut saya penting untuk dikembangkan lebih lanjut: membedakan kesenjangan kompetensi dengan kesenjangan kapasitas pendampingan.

Competency gap terjadi ketika pendamping tersedia, tetapi kompetensinya belum sesuai dengan tuntutan pendampingan.

Misalnya, sebuah desa membutuhkan fasilitasi pengembangan ekonomi dan jejaring pasar, sementara kemampuan pendamping dalam membangun kemitraan masih terbatas. Maka intervensinya dapat berupa pelatihan, praktik, coaching, mentoring, atau bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

Tetapi ada persoalan yang berbeda. Bagaimana jika kompetensi pendamping sebenarnya tersedia, tetapi kapasitas pendampingan secara keseluruhan tidak mencukupi?

Misalnya karena jumlah pendamping terbatas, distribusi pendamping tidak sebanding dengan kebutuhan wilayah, beban desa terlalu besar, karakter persoalan semakin kompleks, atau kebutuhan pendampingan membutuhkan intensitas yang lebih tinggi.

Inilah yang saya sebut sebagai capacity gap -kesenjangan antara kebutuhan pendampingan dengan kapasitas pendampingan yang tersedia.

Istilah ini bukan terminologi yang secara eksplisit ditetapkan dalam panduan TNA. Namun, menurut saya, ia merupakan konsekuensi logis yang dapat dikembangkan dari kerangka TNA yang menempatkan kebutuhan desa dan kapasitas pendampingan sebagai bagian dari proses analisis.

Sebab seorang pendamping yang semakin banyak mengikuti pelatihan belum tentu mampu memberikan pendampingan yang lebih baik apabila pada saat yang sama beban wilayahnya terlalu besar.

Tidak semua masalah pendampingan dapat diselesaikan dengan menambah kompetensi. Sebagian membutuhkan penambahan atau penataan kapasitas.

Ketika Pelatihan Tidak Cukup

Bayangkan sebuah desa memiliki persoalan pengembangan BUM Desa. Hasil TNA menunjukkan bahwa kemampuan pendamping dalam pengembangan model usaha masih rendah. Pelatihan tentu relevan.

Namun, bagaimana jika setelah ditelusuri ternyata persoalannya tidak berhenti pada kompetensi?

Misalnya tidak ada jejaring pasar, akses kepada mitra usaha terbatas, data potensi ekonomi desa belum memadai, dukungan lintas sektor lemah, atau pendamping tidak memiliki cukup waktu karena harus menangani terlalu banyak desa.

Apakah semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan pelatihan? Tentu tidak.

Materi TNA sendiri memberikan ilustrasi bahwa kebutuhan pengembangan ekonomi dapat membutuhkan kombinasi intervensi, mulai dari pelatihan dan praktik hingga mentoring dan dukungan jejaring atau kemitraan.

Maka pertanyaan TNA seharusnya tidak berhenti pada: “Apa yang belum bisa dilakukan pendamping?” Tetapi dilanjutkan dengan: “Mengapa hal itu belum dapat dilakukan?”

Dari sana baru kita menentukan solusi. Jika masalahnya kompetensi, tingkatkan kompetensi. Jika masalahnya sistem, perbaiki sistem. Jika masalahnya sarana, sediakan sarana. Jika masalahnya jejaring, bangun jejaring. Jika masalahnya koordinasi, perkuat koordinasi. Dan jika masalahnya adalah kapasitas pendampingan yang tidak mencukupi, maka kapasitas tersebut perlu menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan.

Kebutuhan Pendampingan Harus Berujung pada Pemenuhan

Di sinilah TNA menjadi penting bukan hanya bagi pengembangan kapasitas individu TPP, tetapi juga bagi pengambilan kebijakan pendampingan desa.

Hasil TNA diharapkan menghasilkan peta kesenjangan kompetensi, peta penyebab kesenjangan, peta prioritas kebutuhan, serta peta kebutuhan intervensi pelatihan dan nonpelatihan.

Artinya, hasil TNA seharusnya tidak berhenti sebagai data.

Data harus menjadi pengetahuan. Pengetahuan harus menjadi rekomendasi. Rekomendasi harus menjadi keputusan. Dan keputusan harus menghasilkan intervensi.

Dalam konteks ini, pemenuhan kapasitas pendampingan tidak selalu berarti menambah jumlah TPP. Kapasitas dapat dibicarakan melalui beberapa dimensi: jumlah, kompetensi, distribusi, spesialisasi, intensitas pendampingan, dan dukungan sistem.

Pendekatan semacam ini akan membuat pembacaan kebutuhan pendampingan menjadi lebih utuh. Sebab pertanyaan kebijakannya bukan lagi sekadar: “Berapa banyak pendamping yang harus dilatih?” Tetapi: “Apakah kapasitas pendampingan yang tersedia sudah sebanding dengan kebutuhan dan kompleksitas desa yang harus didampingi?”

Pendampingan Asimetris Membutuhkan Kapasitas yang Responsif

Jika kita menerima premis bahwa desa berbeda, maka kebutuhan pendampingannya pun berbeda. Dan jika kebutuhan pendampingannya berbeda, kapasitas pendampingan yang diperlukan tidak mungkin selalu sama.

Ini tidak berarti setiap desa harus memiliki seorang pendamping dengan spesialisasi berbeda. Tetapi sistem pendampingan harus mampu memastikan bahwa kebutuhan spesifik desa memperoleh respons yang sesuai.

Karena itu, keberhasilan pendampingan asimetris tidak cukup diukur dari berapa banyak TPP mengikuti pelatihan. Ukuran yang lebih penting adalah: “Seberapa banyak kebutuhan pendampingan desa yang berhasil dijawab?”

Di sinilah ukuran keberhasilan mulai bergeser. Dari: berapa orang yang dilatih? Menjadi: berapa kebutuhan pendampingan yang terlayani?

Pergeseran ini penting karena tujuan akhir pengembangan kapasitas TPP bukanlah menghasilkan pendamping yang memiliki semakin banyak sertifikat atau pengalaman mengikuti pelatihan. Tujuannya adalah menghasilkan pendampingan yang lebih efektif bagi desa.

TNA sebagai Pintu Masuk Kebijakan

Panduan TNA menyebut hasil TNA sebagai dasar untuk menyusun roadmap peningkatan kapasitas jangka pendek dan jangka panjang, peta kesenjangan kompetensi, profil kebutuhan dan potensi wilayah, prioritas materi, desain pelatihan, serta tindak lanjut pascapelatihan.

Karena itu, TNA memiliki posisi strategis.

Ia bukan sekadar instrumen pengumpulan data. TNA dapat menjadi jembatan antara realitas desa dan kebijakan pengembangan pendampingan.

Data menunjukkan kondisi. Analisis menjelaskan kesenjangan. Kesenjangan menunjukkan kebutuhan. Kebutuhan melahirkan rekomendasi. Dan rekomendasi seharusnya melahirkan keputusan.

Jika rangkaian tersebut berhenti pada pengisian instrumen dan pelaksanaan pelatihan, maka sebagian besar potensi strategis TNA belum dimanfaatkan.

Jangan Sampai TNA Berhasil Menemukan Masalah, tetapi Gagal Menyediakan Jawaban

Pada akhirnya, tantangan terbesar TNA bukan terletak pada seberapa lengkap instrumen dapat diisi. Tantangannya adalah apa yang dilakukan setelah kebutuhan ditemukan.

Jangan sampai kita menemukan bahwa kompetensi pendamping masih kurang, kebutuhan desa tinggi, karakter wilayah semakin kompleks, dan beban pendampingan semakin besar—tetapi hasil akhirnya hanya berupa daftar kebutuhan pelatihan.

Jika demikian, kita baru menyelesaikan separuh pekerjaan.

TNA semestinya menjadi bagian dari siklus: menemukan → memahami → menentukan prioritas → mengintervensi → memastikan dukungan → mengukur perubahan.

Pada titik inilah hasil TNA dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kebijakan yang lebih besar: “Apakah kapasitas sistem pendampingan kita sudah sebanding dengan kebutuhan desa yang harus kita dampingi?”

Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun jawabannya dapat menentukan apakah pendampingan asimetris benar-benar menjadi perubahan paradigma, atau hanya perubahan istilah.

Dari Training Needs Assessment Menuju Capacity Needs Assessment

TNA tetap penting. Bahkan sangat penting. Tetapi dalam konteks pendampingan asimetris, saya kira TNA perlu dibaca dengan perspektif yang lebih luas.

Training Needs Assessment menjawab pertanyaan: “Kompetensi apa yang perlu diperkuat?”

Sementara gagasan Capacity Needs Assessment dapat melengkapinya dengan pertanyaan: “Kapasitas pendampingan seperti apa yang dibutuhkan agar kebutuhan desa benar-benar dapat dilayani?”

Ini bukan untuk menggantikan TNA. Justru untuk memastikan bahwa hasil TNA tidak berhenti pada pengembangan individu, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi terhadap kecukupan kapasitas sistem pendampingan desa.

Karena pada akhirnya, pendampingan bukan tentang membuat pendamping semakin sibuk mengikuti pelatihan. Pendampingan adalah tentang memastikan desa memperoleh dukungan yang tepat, pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat.

Penutup

Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara melihat TNA. Jangan hanya bertanya: “Pendamping membutuhkan pelatihan apa?” Tetapi beranilah bertanya: “Desa membutuhkan pendampingan apa?”

Lalu: “Siapa yang mampu memberikannya?” Kemudian: “Apakah kapasitas itu tersedia?” Dan apabila belum tersedia: “Apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya?”

Sebab TNA yang baik bukan hanya mampu menemukan kebutuhan pendamping. TNA yang baik juga harus mampu memperlihatkan kebutuhan pendampingan desa. Dan ketika kebutuhan itu sudah ditemukan, tugas kita bukan lagi sekadar mencatatnya. Tugas kita adalah memenuhinya. Sebab jangan sampai TNA berhasil menemukan bahwa pendamping membutuhkan peningkatan kapasitas, tetapi gagal menemukan bahwa desa membutuhkan kapasitas pendampingan yang lebih besar.

 

"Jangan sampai TNA berhasil menemukan bahwa pendamping membutuhkan peningkatan kapasitas, tetapi gagal menemukan bahwa desa membutuhkan kapasitas pendampingan yang lebih besar". — MR —

 

 Catatan penulis: Naskah ini merupakan artikel opini/reflektif yang dikembangkan dari kerangka TNA dan materi sosialisasi pendampingan asimetris. Istilah “capacity gap” dan “Capacity Needs Assessment” digunakan sebagai pengembangan analitis penulis, bukan sebagai istilah resmi dalam panduan TNA.