TPP Provinsi Jawa Timur

 

TNA Datang Terlambat? Mungkin. Tetapi Desa Tidak Bisa Menunggu Lebih Lama

Membaca Kembali Strategi Pendampingan Desa di Tengah Tekanan Fiskal

Oleh Maghfuri Ridlwan

Delapan bulan lalu gagasan ini sudah pernah disampaikan. Hari ini gagasan yang sama muncul dalam bentuk TNA. Persoalannya bukan lagi apakah kita sadar, tetapi apakah setelah kesadaran itu lahir, kita benar-benar bergerak?

 

Ada kalanya sebuah gagasan membutuhkan waktu untuk menemukan bentuknya.

Pada Januari 2026, saya menulis tentang perubahan arah pembangunan desa di tengah kebijakan fiskal yang semakin terbatas. Gagasannya sederhana: Dana Desa tidak lagi cukup dibaca sebagai sumber pembiayaan belanja, tetapi harus mulai diposisikan sebagai instrumen investasi manusia dan ekonomi lokal.

Pada April, gagasan itu kami bawa ke ruang percakapan melalui talkshow Ngopi Desa di Situbondo dengan tema “Bertahan dan Bertumbuh: Strategi Pembangunan Desa di Tengah Tekanan Fiskal”, bersama Bupati Situbondo sebagai salah satu narasumber.

Kini, pada Agustus, gagasan mengenai perubahan kapasitas pendamping menemukan bentuk lain melalui hadirnya Modul Training Needs Assessment (TNA) bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP)/Pendamping Desa di Era Kebijakan Fiskal Desa yang Terbatas.

Tiga momentum tersebut sesungguhnya berbicara tentang persoalan yang sama: Desa sedang berubah. Tetapi apakah cara kita mendampingi desa juga sudah berubah?

Pertanyaan ini penting. Sebab perubahan fiskal bukan sekadar persoalan berkurangnya angka dalam APB Desa. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap cara desa menentukan prioritas, mengelola sumber daya, membangun ekonomi, mengembangkan manusia, dan mengambil keputusan pembangunan.

Di titik inilah TNA patut diapresiasi. Namun, sekaligus perlu diberi catatan. Bukan karena TNA tidak penting. Justru karena TNA penting, kita perlu memastikan agar ia tidak berhenti sebagai sebuah dokumen asesmen dan rancangan pelatihan.

Kesadaran harus segera berubah menjadi kapasitas. Dan kapasitas harus berujung pada perubahan di desa.

Januari: Ketika Perubahan Fiskal Mulai Dibaca sebagai Perubahan Paradigma

Pada Januari 2026, saya menulis artikel berjudul “Dana Desa 2026: Dari Belanja Fisik ke Investasi Manusia dan Ekonomi Lokal.”

https://tppprovjatim.blogspot.com/2026/01/dana-desa-2026-dari-belanja-fisik-ke.html?m=0

Tulisan tersebut lahir dari kegelisahan sederhana terhadap perubahan ruang fiskal desa. Ketika sumber daya semakin terbatas, desa tidak bisa lagi menggunakan cara berpikir yang sama seperti ketika ruang fiskalnya relatif longgar.

Persoalannya bukan sekadar: “Berapa Dana Desa yang kita terima?”

Pertanyaannya harus bergeser menjadi: “Dengan sumber daya yang tersedia, perubahan apa yang paling penting dan paling mungkin diciptakan desa?”

Perubahan pertanyaan ini sesungguhnya sangat mendasar.

Sebab pembangunan desa terlalu mudah terjebak dalam logika spending: seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, berapa banyak kegiatan dapat dilaksanakan, dan berapa banyak output yang dapat dilaporkan.

Padahal keterbatasan fiskal memaksa desa mulai berpikir dalam logika value creation: berapa besar nilai ekonomi, sosial, dan kapasitas manusia yang dapat diciptakan dari sumber daya yang tersedia?

Karena itu, pembangunan desa perlu memberi ruang lebih besar bagi investasi manusia, penguatan ekonomi lokal, pengembangan BUMDes, optimalisasi aset desa, penguatan kelembagaan, serta pencarian sumber pembiayaan alternatif.

Gagasan itu tidak berarti menganggap Dana Desa tidak penting.

Justru sebaliknya. Dana Desa tetap penting. Tetapi ketika jumlahnya semakin terbatas, cara menggunakannya harus semakin strategis.

April: Gagasan Itu Kami Bawa ke Ruang Percakapan

Tulisan saja ternyata tidak cukup.

Pada 29 April 2026 di Situbondo, persoalan tersebut kami bawa ke ruang percakapan melalui talkshow Ngopi Desa bertajuk “Bertahan dan Bertumbuh: Strategi Pembangunan Desa di Tengah Tekanan Fiskal.”

Di sana persoalan dirumuskan secara lebih konkret. Dalam beberapa kasus, penurunan kapasitas fiskal desa bahkan mencapai lebih dari 70 persen. Ruang fiskal desa menyempit secara drastis.

Dampaknya bukan hanya berkurangnya kemampuan belanja. Berbagai program pembangunan dapat tertunda, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Namun ada paradoks yang tidak boleh kita abaikan ketika kapasitas fiskal turun, kebutuhan desa tidak ikut turun.

Desa tetap harus menjaga kualitas layanan dasar. Tetap dituntut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tetap menghadapi persoalan sosial masyarakat. Dan tetap harus mempertahankan keberlanjutan pembangunan.

Dengan kata lain: Beban pembangunan tetap tinggi, sementara kapasitas fiskal semakin rendah.

Di situlah desa berada dalam posisi dilematis.

Tetapi situasi tersebut sekaligus membuka persoalan struktural yang selama ini belum sepenuhnya terselesaikan.

Pertama, tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer pusat.

Kedua, rendahnya kapasitas Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang belum mampu menjadi sumber pembiayaan alternatif.

Ketiga, belum optimalnya pemanfaatan potensi dan aset desa sebagai basis ekonomi lokal.

Keempat, pendekatan pembangunan yang masih berorientasi pada belanja (spending), bukan penciptaan nilai (value creation).

Karena itu, talkshow tersebut tidak diarahkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: “Bagaimana mendapatkan kembali Dana Desa seperti dulu?”

Pertanyaannya justru: “Bagaimana desa dapat bertahan dan bertumbuh ketika sumber dayanya terbatas?”

Dari sana kami mencoba mendorong beberapa agenda: mengidentifikasi tantangan pembangunan desa dalam kondisi fiskal terbatas, menggali strategi inovatif tanpa ketergantungan penuh pada Dana Desa, memperkuat peran TAPM agar lebih adaptif, berbagi praktik baik, serta mendorong kebijakan dan pendampingan yang lebih kontekstual.

Dengan demikian, persoalan yang dibicarakan mulai bergeser: dari persoalan anggaran menuju persoalan kapasitas.

Agustus: TNA Membawa Pesan yang Sama

Delapan bulan setelah gagasan itu pertama kali saya tuliskan, hadir Modul Training Needs Assessment (TNA) bagi TPP/Pendamping Desa.

Saya menyambutnya dengan apresiasi dan penuh suka cita.

TNA secara eksplisit mengakui bahwa perubahan kebijakan fiskal desa menuntut TPP beradaptasi dari peran administratif-fasilitatif konvensional menuju peran yang lebih strategis, dengan penekanan pada efisiensi, inovasi pembiayaan, penguatan SDM desa, dan digitalisasi tata kelola.

Ini penting. Artinya, perubahan yang terjadi di desa mulai dibaca sebagai sesuatu yang juga menuntut perubahan kompetensi pendamping.

TNA tidak semata-mata memulai pertanyaan dari: “Pelatihan apa yang akan diberikan kepada TPP?” Tetapi dari pertanyaan yang lebih mendasar: “Kompetensi apa yang dibutuhkan TPP agar mampu menjalankan tugas secara efektif dalam situasi baru?”

Secara konseptual, TNA memang dirancang untuk menemukan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan.

Ini merupakan langkah yang lebih sehat daripada menyusun agenda pelatihan sekadar berdasarkan kebiasaan tahunan.

Ketika Kompetensi TPP Bertemu dengan Persoalan Desa

Jika dibaca lebih teliti, empat domain kompetensi yang ditawarkan TNA memiliki hubungan kuat dengan persoalan yang muncul dalam diskusi beberapa bulan terakhir.

TNA menempatkan pengembangan SDM desa, digitalisasi desa, efisiensi fiskal dan optimalisasi anggaran, serta fasilitasi dan pemberdayaan sebagai domain kompetensi prioritas.

Perhatikan domain Efisiensi Fiskal dan Optimalisasi Anggaran.

TPP diharapkan mampu membantu desa menyusun prioritas penggunaan Dana Desa secara efisien, mendorong sumber pendanaan alternatif melalui BUMDes, kerja sama antardesa dan CSR, sekaligus mengawal transparansi serta akuntabilitas anggaran.

Bukankah ini sangat dekat dengan persoalan yang kami bicarakan di Situbondo?

Ketika Dana Desa tidak lagi dapat menjadi satu-satunya tumpuan, desa harus mulai mencari sumber daya lain.

Ketika ruang fiskal semakin sempit, desa harus lebih cermat menentukan prioritas.

Ketika aset dan potensi desa belum optimal, desa harus mulai mengubahnya menjadi basis ekonomi.

Dan ketika pembangunan tidak lagi dapat mengandalkan belanja semata, desa harus mulai belajar menciptakan nilai.

Dengan demikian, TNA tidak muncul di ruang kosong. Ia hadir di tengah persoalan yang sebenarnya sudah kita rasakan dan diskusikan selama beberapa bulan.

TNA Datang Terlambat?

Di sinilah saya ingin memberikan catatan kritis. Kalau boleh jujur, TNA ini datang agak terlambat. Bukan karena Agustus secara kalender sudah terlalu jauh. Tetapi karena perubahan fiskal desa sudah dirasakan sejak awal tahun. Januari sudah kita bicarakan. April sudah kita diskusikan.

Desa sudah mengalami dan meresponsnya. Para pendamping sudah berhadapan langsung dengan berbagai konsekuensinya. Maka ketika TNA hadir pada bulan kedelapan, pertanyaannya bukan lagi: “Apakah kita membutuhkan perubahan kompetensi?”

Jawabannya sudah jelas: Ya.

Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: “Seberapa cepat kesadaran itu dapat diterjemahkan menjadi perubahan dalam praktik pendampingan?”

Menurut saya, pertanyaan ini jauh lebih penting daripada memperdebatkan apakah TNA terlambat atau tidak. Sebab desa tidak sedang menunggu kita menyelesaikan perdebatan. Desa sudah berjalan dengan persoalannya masing-masing.

Jangan Sampai TNA Berhenti Menjadi Training

Catatan kedua bahkan lebih penting. TNA harus dijaga agar tidak berhenti sebagai instrumen untuk menentukan siapa membutuhkan pelatihan apa.

Modul ini sebenarnya sudah memiliki kerangka yang cukup baik. Ada perencanaan, pengumpulan data, gap analysis, penentuan prioritas, dan perumusan kurikulum. Pengumpulan datanya juga menggunakan kombinasi self-assessment, wawancara, FGD, observasi kinerja, dan telaah dokumen.

Instrumennya menyentuh kompetensi yang konkret: penyusunan prioritas belanja dengan anggaran terbatas, pengembangan BUMDes, digitalisasi layanan, literasi data, dan fasilitasi musyawarah.

Rancangan kurikulumnya pun mengarah pada lima kompetensi penting: manajemen fiskal desa yang efisien, pengembangan SDM dan kaderisasi, digitalisasi tata kelola, literasi data untuk perencanaan, serta fasilitasi perubahan dan musyawarah desa.

Semua itu penting. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap satu jebakan: Jangan sampai kita menghasilkan TPP yang lebih terlatih, tetapi tidak menghasilkan pendampingan yang lebih berdampak.

Sebab pelatihan bukan tujuan akhir. Perubahan di desa adalah tujuan akhirnya.

Dari Training Need Menuju Change Need

Karena itu, TNA perlu dibaca satu tingkat lebih jauh. TNA bertanya: “Apa kesenjangan kompetensi kita?”

Tetapi pendampingan harus melanjutkan pertanyaan: “Perubahan apa yang harus terjadi di desa?”

Ketika masalahnya adalah ketergantungan desa terhadap Dana Desa, misalnya, kompetensi TPP tidak cukup hanya “memahami efisiensi anggaran”.

TPP harus mampu membantu desa membaca seluruh sumber daya yang dimiliki, memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi aset yang dapat dikembangkan, menghitung pilihan usaha, membuka akses kemitraan, mengembangkan BUMDes, membangun kerja sama antardesa, dan menemukan sumber pembiayaan yang memungkinkan.

Begitu pula dalam pengembangan SDM. TPP tidak cukup hanya mampu menyelenggarakan Bimtek.

Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengidentifikasi: siapa yang perlu diperkuat, kompetensi apa yang dibutuhkan, bagaimana membangunnya, siapa yang dapat menjadi mitra, dan perubahan apa yang diharapkan setelah kapasitas itu dibangun.

Di sinilah kita perlu bergerak Training Need → Competency Need → Change Need.

Ini penting karena kebutuhan pelatihan seharusnya lahir dari kebutuhan perubahan, bukan sebaliknya.

Digitalisasi Bukan Sekadar Kemampuan Mengoperasikan Aplikasi

TNA memberikan perhatian cukup besar pada digitalisasi. Siskeudes, SID, layanan publik digital, IDM, dan e-HDW menjadi bagian dari kompetensi yang diprioritaskan.

Ini tentu relevan. Tetapi pendampingan digital tidak boleh berhenti pada kemampuan mengoperasikan aplikasi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apa keputusan pembangunan yang menjadi lebih baik karena data tersebut?”. Sebab desa tidak semata-mata kekurangan data. Yang sering kali kurang adalah kemampuan menerjemahkan data menjadi keputusan.

Data harus bergerak menjadi: Data → Informasi → Analisis → Keputusan → Tindakan → Perubahan.

Di sinilah TPP seharusnya hadir sebagai penerjemah data, bukan operator, bukan administrator. Tetapi data translator yang membantu desa memahami apa arti data bagi keputusan pembangunan.

Dari Fasilitator Menjadi Penggerak Perubahan

Ada satu istilah dalam TNA yang menurut saya sangat penting: change agent.

Fasilitasi perubahan dan komunikasi perubahan ditempatkan sebagai bagian dari kompetensi inti TPP.

Pesannya jelas. Pendamping tidak boleh menjadi pelaksana pembangunan desa. Tetapi pendamping juga tidak boleh menjadi penonton pembangunan desa. Pendamping berada di antara keduanya.

Ia tidak mengambil alih keputusan desa, tetapi membantu desa memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengambil keputusan.

Ia tidak menentukan usaha BUMDes, tetapi membantu desa menemukan pilihan usaha yang rasional.

Ia tidak menentukan prioritas APB Desa, tetapi membantu desa memahami konsekuensi dari setiap pilihan.

Ia tidak menggantikan pemerintah desa, tetapi membantu pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih mampu.

Itulah esensi pendampingan yang adaptif.

Persoalannya Bukan Lagi “Dana Desa Ada atau Tidak”

Setelah delapan bulan berjalan, mungkin sudah waktunya kita berhenti menggunakan kalimat: “Dana Desa sekarang sudah tidak seperti dulu.”

Kalimat itu mungkin benar sebagai diagnosis. Tetapi ia tidak boleh menjadi strategi. Sebab jika diagnosis terus diulang tanpa melahirkan strategi baru, keterbatasan fiskal hanya akan menghasilkan budaya keluhan.

Padahal keterbatasan seharusnya memaksa kita menjadi lebih kreatif. Ketika uang berkurang, prioritas harus lebih tajam. Ketika anggaran terbatas, kolaborasi harus lebih luas. Ketika transfer pusat tidak cukup, sumber daya lokal harus lebih serius digali. Ketika proyek fisik semakin sulit dilakukan, investasi manusia dan ekonomi lokal harus semakin diperkuat. Dan ketika desa menghadapi persoalan yang semakin kompleks, pendamping harus memiliki kapasitas yang semakin strategis.

Desa Tidak Membutuhkan Pendamping yang Hanya Lebih Pintar

Desa membutuhkan pendamping yang lebih mampu membuat desa menjadi lebih mampu.

Ini perbedaannya.

Kita tidak sedang membutuhkan pendamping yang sekadar menguasai lebih banyak regulasi. Kita membutuhkan pendamping yang mampu membaca perubahan. Tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi mampu menerjemahkannya. Tidak sekadar memahami anggaran, tetapi mampu membantu menentukan prioritas. Tidak sekadar memahami BUMDes, tetapi mampu membantu menemukan model bisnis yang realistis. Tidak sekadar memfasilitasi musyawarah, tetapi mampu membantu masyarakat menghasilkan keputusan yang berkualitas. Dan tidak sekadar mengawal kegiatan, tetapi mampu mengawal perubahan.

TNA Boleh Terlambat. Gerakan Tidak Boleh

Pada akhirnya, saya tidak ingin menempatkan TNA sebagai sesuatu yang terlambat sehingga harus ditolak.

Justru sebaliknya. Saya melihat TNA sebagai bentuk kesadaran yang patut diapresiasi.

Kesadaran bahwa perubahan fiskal membutuhkan perubahan strategi. Kesadaran bahwa perubahan strategi membutuhkan perubahan kompetensi. Dan kesadaran bahwa perubahan kompetensi pendamping harus dirancang secara sistematis.

Tetapi setelah kesadaran itu hadir, pekerjaan yang lebih besar justru dimulai mengubah TNA menjadi gerakan.

Modul TNA sendiri sudah membuka ruang ke arah itu. Evaluasi tidak berhenti pada reaksi peserta dan peningkatan pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk melihat perubahan perilaku kerja serta dampaknya terhadap desa dalam periode setelah pelatihan.

Karena itu, ukuran keberhasilan TNA bukan sekadar berapa banyak TPP yang mengikuti pelatihan. Bukan pula berapa banyak sertifikat yang diterbitkan.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak TPP yang setelah mendapatkan penguatan kapasitas mampu membantu desa mengambil keputusan yang lebih baik?

Dan pada akhirnya Berapa banyak desa yang mampu bertahan, bertumbuh, dan menciptakan nilai meskipun sumber dayanya terbatas?

Delapan bulan lalu, pertanyaan itu mungkin masih terdengar sebagai gagasan. Empat bulan lalu, ia menjadi bahan percakapan. Hari ini, ia mulai mendapatkan bentuk dalam sebuah TNA.

Maka langkah berikutnya seharusnya bukan lagi sekadar berbicara. Melainkan bergerak. Sebab keberhasilan pendampingan tidak diukur dari seberapa banyak kegiatan yang kita kawal, tetapi dari seberapa jauh kapasitas desa tumbuh untuk menghadapi masa depannya sendiri.

TNA boleh datang terlambat. Tetapi perubahan di desa tidak boleh menunggu lebih lama.

 

“Perubahan fiskal membutuhkan perubahan strategi pembangunan

Perubahan strategi pembangunan membutuhkan perubahan kompetensi pendamping

Perubahan kompetensi pendamping membutuhkan TNA yang menjadi jembatan menuju perubahan di desa”. — MR —