TPP Provinsi Jawa Timur

Dari Data Menuju Akuntabilitas: Menerjemahkan Transparansi Dana Desa dalam Praktik Pendampingan

Oleh: Maghfuri Ridlwan

Artikel Dr. HM Afif Zamroni berjudul "Transparansi Dana Desa: Merencanakan Keberhasilan, Mencegah Penyimpangan" menarik untuk dicermati, bukan hanya karena mengingatkan pentingnya transparansi sebagai prinsip tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga karena mengajak kita melihat bahwa upaya mencegah penyimpangan sesungguhnya dimulai jauh sebelum anggaran dibelanjakan, yakni sejak proses perencanaan. Gagasan ini layak diapresiasi dan, menurut hemat penulis, perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam praktik pendampingan agar tidak berhenti sebagai norma kebijakan, melainkan menjadi budaya kerja di desa.

Pandangan tersebut menjadi semakin relevan apabila kita melihat perjalanan pembangunan desa dalam satu dekade terakhir. Kehadiran Dana Desa telah membawa perubahan besar dalam wajah pemerintahan desa. Desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kewenangan, kebutuhan, dan potensi yang dimilikinya.

Namun, meningkatnya kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi. Semakin besar ruang keputusan yang dimiliki desa, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang baik. Tantangan pembangunan desa hari ini bukan hanya bagaimana menghabiskan anggaran sesuai aturan, tetapi bagaimana memastikan setiap keputusan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sinilah transparansi harus dipahami dalam makna yang lebih luas.

Transparansi bukan sekadar kewajiban memasang baliho APBDes atau menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Semua itu penting, tetapi transparansi yang sesungguhnya dimulai jauh sebelum sebuah anggaran ditetapkan. Transparansi dimulai ketika desa menentukan masalah apa yang harus diselesaikan, prioritas apa yang harus dipilih, dan alasan mengapa sebuah keputusan pembangunan diambil.

Dengan kata lain, transparansi bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga keterbukaan proses pengambilan keputusan.

Di sinilah letak makna penting dari gagasan yang disampaikan Gus Afif. Transparansi bukan sekadar memperlihatkan hasil akhir, tetapi membuka proses bagaimana sebuah keputusan publik lahir. Pertanyaannya kemudian, bagaimana paradigma tersebut diterjemahkan dalam praktik pendampingan desa? Apa yang harus dilakukan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) agar transparansi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi cara kerja pemerintahan desa?

Dalam konteks inilah peran TPP menjadi strategis. TPP tidak berada pada posisi sebagai pengambil keputusan, bukan pula sebagai pengawas formal pemerintahan desa. Namun, TPP memiliki peran penting dalam membantu desa membangun proses pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.

Karena sesungguhnya tata kelola Dana Desa yang baik dibangun melalui satu rangkaian yang tidak terpisahkan: Data → Analisis → Keputusan → Transparansi → Partisipasi → Akuntabilitas.

Data: Awal dari Keputusan yang Berkualitas

Setiap keputusan publik selalu membutuhkan dasar. Dan dasar terbaik bagi sebuah keputusan adalah informasi yang benar. Pembangunan desa sering kali bukan gagal karena kekurangan anggaran, melainkan karena keputusan pembangunan tidak sepenuhnya didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap persoalan masyarakat.

Sebuah desa mungkin memiliki anggaran besar untuk penanganan kemiskinan. Tetapi apabila desa tidak memahami siapa kelompok miskin tersebut, apa penyebab kemiskinannya, dan intervensi apa yang paling tepat, maka anggaran yang besar belum tentu menghasilkan perubahan yang besar.

Begitu pula dalam penanganan stunting. Data jumlah anak yang mengalami stunting memang penting, tetapi yang lebih penting adalah memahami faktor penyebabnya. Apakah persoalannya terletak pada pola asuh, sanitasi, akses pangan bergizi, layanan kesehatan, atau faktor sosial ekonomi keluarga.

Artinya, data tidak boleh berhenti menjadi angka. Data harus menjadi pengetahuan.

Dalam konsep kebijakan publik modern, pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) menempatkan data dan informasi sebagai dasar dalam menentukan pilihan kebijakan. Kebijakan yang baik bukan hanya lahir dari intuisi, tetapi dari pemahaman terhadap masalah yang nyata.

Di sinilah salah satu peran strategis TPP muncul. TPP bukan sekadar membantu desa mengumpulkan data. Lebih dari itu, TPP membantu desa membaca dan menerjemahkan data menjadi informasi yang bermakna. Inilah yang dapat disebut sebagai peran Pendamping Desa sebagai Data Translator.

Pendamping bukan pemilik data. Pendamping juga bukan pengambil keputusan. Tetapi pendamping membantu memastikan bahwa data yang dimiliki desa dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penting apa masalah utama desa, siapa yang paling membutuhkan perhatian, program apa yang paling relevan, dan perubahan apa yang ingin dicapai?

Karena data yang tidak diterjemahkan hanya menjadi arsip. Tetapi data yang dipahami dapat menjadi arah pembangunan.

Dari Data Menuju Analisis: Tidak Semua Masalah Bisa Diselesaikan dengan Anggaran

Salah satu tantangan dalam pembangunan desa adalah kecenderungan melihat setiap persoalan melalui pendekatan kegiatan.

Ketika ada masalah, pertanyaan yang muncul sering kali "Kegiatan apa yang akan dibuat?" Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah "Masalah apa yang ingin diselesaikan dan mengapa masalah itu terjadi?"

Di sinilah analisis menjadi tahap penting.

Data menunjukkan kondisi. Analisis menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalnya, ketika data menunjukkan rendahnya pendapatan masyarakat desa, solusi tidak selalu berupa pemberian bantuan modal. Bisa jadi persoalan sebenarnya adalah keterbatasan akses pasar, rendahnya kualitas produk, atau tidak adanya kelembagaan ekonomi yang mampu menghubungkan produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Tanpa analisis, pembangunan berisiko menghasilkan kegiatan yang terlihat berjalan, tetapi tidak menghasilkan perubahan.

Dalam proses pendampingan, TPP memiliki ruang untuk membantu desa melakukan analisis sederhana terhadap berbagai persoalan pembangunan. Bukan dengan menggantikan peran pemerintah desa, tetapi dengan memfasilitasi cara berpikir yang lebih sistematis.

Karena pembangunan yang baik bukan dimulai dari pertanyaan "Berapa anggaran yang tersedia?". Melainkan "Perubahan apa yang ingin diwujudkan dan apa strategi terbaik untuk mencapainya?"

Keputusan Desa: Ruang Bertemunya Data dan Aspirasi Masyarakat

Setelah data dan analisis tersedia, tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan. Di sinilah musyawarah desa memiliki arti penting.

Musyawarah bukan sekadar forum formal untuk memenuhi tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Musyawarah adalah ruang demokrasi desa tempat data, kebutuhan masyarakat, dan berbagai kepentingan dipertemukan. Namun, musyawarah yang berkualitas membutuhkan prasyarat informasi yang memadai.

Masyarakat akan sulit memberikan masukan apabila tidak memahami persoalan yang sedang dihadapi desa. Karena itu, partisipasi masyarakat membutuhkan transparansi sejak awal.

Dalam konteks ini, TPP memiliki peran untuk membantu menciptakan ruang musyawarah yang lebih substantif. Bukan hanya memastikan forum berjalan, tetapi membantu agar data tersedia sebagai bahan pembahasan, kelompok masyarakat yang berbeda memiliki ruang menyampaikan pandangan, keputusan memiliki alasan yang jelas dan hasil musyawarah terdokumentasi dengan baik.

Dengan demikian, keputusan desa bukan sekadar hasil kesepakatan, tetapi hasil proses yang dapat dijelaskan.

Transparansi: Membuka Proses, Bukan Hanya Hasil

Prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkaitan dengan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi. UNDP menempatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip penting dalam good governance. Ketiganya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan.

Dalam konteks Dana Desa, transparansi berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran yang digunakan, tetapi juga bagaimana proses menentukan prioritas pembangunan.

Mengapa kegiatan tertentu dipilih? Mengapa kegiatan lain belum menjadi prioritas? Apa manfaat yang ingin dicapai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari transparansi.

Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan penggunaan anggaran. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai alasan di balik keputusan pemerintah desa.

Partisipasi: Dari Sekadar Hadir Menjadi Memiliki

Transparansi yang baik akan membuka ruang partisipasi. Namun, partisipasi bukan sekadar menghadirkan masyarakat dalam forum musyawarah. Partisipasi yang bermakna adalah ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami persoalan, memberikan pandangan, dan ikut menentukan arah pembangunan.

Dalam konteks desa, partisipasi menjadi penting karena pembangunan bukan hanya urusan pemerintah desa. Pembangunan adalah proses bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai unsur desa lainnya.

Karena itu, TPP perlu mendorong agar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terdengar juga mendapatkan ruang. Perempuan, kelompok miskin, kelompok rentan, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya harus menjadi bagian dari proses pembangunan.

Sebab pembangunan desa yang kuat bukan hanya pembangunan yang memiliki anggaran besar, tetapi pembangunan yang memiliki legitimasi sosial.

Akuntabilitas: Lebih dari Sekadar Laporan Pertanggungjawaban

Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada akuntabilitas. Dalam perspektif administrasi publik, Mark Bovens menjelaskan akuntabilitas sebagai hubungan antara pihak yang memiliki kewajiban menjelaskan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta penjelasan.

Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa menjelaskan mengapa keputusan tersebut diambil, berdasarkan data apa keputusan tersebut dibuat, bagaimana masyarakat dilibatkan, dan apa manfaat yang dihasilkan?

Dengan demikian, akuntabilitas tidak boleh dipersempit hanya pada laporan administrasi atau pemeriksaan penggunaan anggaran. Administrasi memang penting. Namun, akuntabilitas yang sesungguhnya dimulai sejak proses awal.

Ketika desa menggunakan data yang benar, melakukan analisis yang tepat, mengambil keputusan secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan mampu menjelaskan hasil pembangunan, maka desa sedang membangun akuntabilitas yang substantif.

Penutup: Pendampingan sebagai Jembatan Tata Kelola yang Berkualitas

Transparansi Dana Desa pada akhirnya bukan hanya persoalan membuka informasi, tetapi membangun cara berpikir dan budaya kerja dalam pemerintahan desa. Rantai tata kelola yang dimulai dari data, analisis, keputusan, transparansi, partisipasi, hingga akuntabilitas menunjukkan bahwa pembangunan desa membutuhkan lebih dari sekadar anggaran. Pembangunan membutuhkan keputusan yang berkualitas.

Dalam seluruh proses tersebut, TPP memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang membantu desa meningkatkan kapasitasnya. Pendamping hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan desa, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan memiliki dasar yang kuat, proses yang terbuka, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Sebab pada akhirnya, desa yang maju bukan hanya desa yang mampu mengelola anggaran besar, tetapi desa yang mampu menjelaskan mengapa sebuah keputusan dibuat, bagaimana keputusan itu dilaksanakan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Karena pembangunan desa yang baik bukan dimulai dari besarnya anggaran yang tersedia, melainkan dari kualitas keputusan yang dihasilkan.

Catatan MR:

Pembangunan desa bukan hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi membutuhkan keputusan yang benar. Dan keputusan yang benar tidak cukup hanya lahir dari niat baik. Ia membutuhkan data yang tepat, proses yang terbuka, serta ruang partisipasi masyarakat. 

Pendamping Desa tidak hadir untuk mengambil keputusan bagi desa. Pendamping hadir untuk memastikan bahwa keputusan desa lahir melalui proses yang berkualitas.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan desa bukan hanya seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa baik keputusan dibuat dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.