TPP Provinsi Jawa Timur

Dari Kontrak yang Sah Menuju Kontrak yang Sehat: Lima Lapis Membaca Perjanjian BUM Desa

 Oleh Maghfuri Ridlwan

“Kontrak yang baik bukan kontrak yang sudah menyiapkan semuanya agar masalah tidak pernah datang. Kontrak yang baik adalah kontrak yang sudah menyiapkan arah ketika masalah datang.”

 

Sebuah BUM Desa menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak swasta. Para pihak sudah disebutkan. Hak dan kewajiban telah dituangkan. Nilai kerja sama sudah disepakati. Kontrak pun ditandatangani.

Beberapa bulan kemudian, usaha tidak berjalan sesuai rencana. Pembayaran tersendat. Target tidak tercapai. Biaya operasional membengkak. Para pihak mulai berbeda pendapat tentang siapa yang harus menanggung kerugian. Kontrak yang sebelumnya dianggap selesai akhirnya dibuka kembali.

Barulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang semestinya sudah diajukan sejak awal.

Siapa sebenarnya pihak yang terikat dalam kontrak? Apakah orang yang menandatangani memang memiliki kewenangan? Apa sebenarnya objek yang diperjanjikan? Bagaimana pembagian risiko diatur? Dan ketika kerja sama berhenti di tengah jalan, apa yang harus dilakukan?

Dari sini kita belajar satu hal “kontrak yang sudah ditandatangani belum tentu merupakan kontrak yang siap menghadapi kenyataan”.

Kontrak bukan sekadar dokumen yang membuktikan adanya kesepakatan. Ia adalah instrumen yang mengatur hubungan hukum para pihak selama kesepakatan tersebut dijalankan. Karena itu, pertanyaan tentang kontrak seharusnya tidak berhenti pada “Apakah kontrak ini sah?”. Tetapi perlu dilanjutkan “Apakah kontrak ini sehat?”

Dalam tulisan ini, istilah “kontrak sehat” bukan merupakan kategori tersendiri dalam hukum positif. Istilah ini digunakan sebagai cara sederhana untuk menggambarkan perjanjian yang tidak hanya memenuhi syarat keabsahan, tetapi juga memiliki subjek yang jelas, kewenangan yang tepat, objek yang terang, isi yang dapat dilaksanakan, serta akibat hukum yang dapat diperkirakan dan dikelola. Bagi BUM Desa, cara membaca seperti ini penting.

Sebab kegiatan usaha BUM Desa tidak hanya berbicara tentang keuntungan. Di dalamnya terdapat persoalan kelembagaan, kewenangan organ, aset, modal, risiko usaha, kepentingan masyarakat desa, dan hubungan dengan pihak lain.

Karena itu, sebuah perjanjian BUM Desa perlu dibaca melalui lima lapis SUBJEK, KEWENANGAN, OBJEK, ISI dan AKIBAT. Lima lapis ini bukan pengganti syarat sah perjanjian. Ia adalah alat bantu untuk membaca kontrak secara lebih utuh—sejak menentukan siapa yang berkontrak sampai memikirkan apa yang terjadi ketika kontrak tidak berjalan sebagaimana mestinya.

 

Kontrak yang Sah Belum Tentu Cukup

Hukum perjanjian mengenal syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat tersebut tentu fundamental.

Namun dalam praktik, persoalan kontrak tidak selalu selesai setelah syarat-syarat tersebut diperiksa. Sebab kontrak tidak hidup di atas kertas. Ia hidup dalam hubungan nyata antara para pihak.

Ada orang yang bertindak. Ada kewenangan yang digunakan. Ada barang, jasa, aset, atau kepentingan yang menjadi objek. Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada risiko yang mungkin terjadi. Dan ada akibat ketika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan.

Karena itu, membaca kontrak perlu bergerak satu langkah lebih jauh. Bukan menggantikan syarat sah perjanjian, melainkan melengkapinya dengan cara membaca yang lebih operasional.

Di sinilah lima lapis tersebut bekerja.

 

1. SUBJEK: Siapa yang Berkontrak?

Sebelum membaca isi kontrak, baca dulu siapa yang berada di dalamnya. Pertanyaannya sederhana siapa sebenarnya pihak yang membuat perjanjian?

Pertanyaan ini sering dianggap sebagai persoalan administratif. Padahal, identitas para pihak menentukan siapa yang memiliki hak, memikul kewajiban, menerima manfaat, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian.

Dalam konteks BUM Desa, kejelasan subjek menjadi penting karena hubungan hukum antara pemerintah desa dan BUM Desa tidak dapat begitu saja dipertukarkan. BUM Desa memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Karena itu, ketika BUM Desa melakukan kerja sama, identitas BUM Desa sebagai pihak perlu dinyatakan secara jelas.

Jangan sampai dalam satu kontrak muncul kerancuan antara BUM Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan pengelola BUM Desa. Mereka tidak otomatis merupakan pihak yang sama dalam setiap hubungan hukum.

Misalnya, sebuah kontrak menyebut: “Pihak Pertama adalah Pemerintah Desa X dalam hal ini BUM Desa X.”

Kalimat tersebut mungkin tampak sederhana. Tetapi secara hukum justru perlu ditanyakan: siapakah sebenarnya pihak dalam kontrak tersebut? Apakah Pemerintah Desa? Apakah BUM Desa? Ataukah keduanya memang dimaksudkan sebagai pihak dengan kedudukan hukum yang berbeda?

Persoalan identitas seperti ini mungkin tidak terasa ketika hubungan masih baik. Namun ketika terjadi wanprestasi atau sengketa, pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya terikat oleh kontrak akan menjadi sangat penting. Karena itu Jangan terburu-buru membaca klausul. Pastikan terlebih dahulu siapa yang sebenarnya berkontrak.

 

2. KEWENANGAN: Siapa yang Berhak Bertindak?

Setelah subjeknya jelas, kita masuk pada pertanyaan berikutnya apakah orang yang bertindak atas nama pihak tersebut memang berwenang?

Ini berbeda dengan pertanyaan pertama. BUM Desa dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Tetapi bukan berarti setiap orang di lingkungan BUM Desa dapat membuat perjanjian atas nama BUM Desa. Di sinilah penting membedakan antara subjek hukum dengan orang yang mewakili subjek hukum tersebut.

Tanda tangan menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan. Tetapi tanda tangan saja belum menjawab dari mana kewenangan melakukan tindakan tersebut berasal. Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar: “Siapa yang menandatangani?” melainkan “Atas dasar kewenangan apa ia menandatangani?”

Jawabannya perlu dilihat dari ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, ketentuan internal BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta mekanisme kelembagaan yang relevan dengan tindakan tersebut.

Semakin besar nilai dan risiko suatu transaksi, semakin penting pemeriksaan kewenangan dilakukan dengan cermat. Sebab ketika terjadi masalah, persoalannya tidak hanya apa isi kontraknya? Tetapi bisa berkembang menjadi apakah orang yang membuat kontrak memang berhak mengikat pihak yang diwakilinya?

Di sinilah satu prinsip sederhana perlu diingat tanda tangan menunjukkan tindakan. Kewenangan menunjukkan dasar legitimasi tindakan tersebut.

 

3. OBJEK: Apa yang Sebenarnya Diperjanjikan?

Setelah mengetahui siapa pihaknya dan siapa yang berwenang, pertanyaan berikutnya apa sebenarnya yang diperjanjikan?

Objek kontrak harus dapat diketahui dengan jelas. Apakah berupa barang? Jasa? Pengelolaan usaha? Pemanfaatan aset? Penyertaan modal? Pembagian hasil usaha? Atau bentuk kerja sama lainnya?

Bagi BUM Desa, pertanyaan mengenai objek menjadi penting karena tidak semua objek mempunyai karakter hukum yang sama. Kerja sama pengadaan barang tentu berbeda dengan kerja sama pengelolaan usaha. Pemanfaatan aset juga berbeda dengan pengalihan kepemilikan. Demikian pula penyertaan modal berbeda dengan pemberian pinjaman.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi terhadap hak, kewajiban, risiko, dan cara mengakhiri hubungan hukum. Karena itu, objek tidak cukup disebut dengan istilah yang terlalu umum. Jika sebuah kontrak hanya menyebut “Para pihak sepakat melakukan kerja sama pengelolaan usaha.” Maka masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Usaha apa, siapa menyediakan modal, siapa menyediakan tempat, siapa mengelola, bagaimana hasil usaha dihitung, bagaimana penggunaan aset, bagaimana jika usaha berhenti, apa yang dikembalikan kepada masing-masing pihak?

Semakin kabur objeknya, semakin besar kemungkinan hak dan kewajiban ikut menjadi kabur. Karena itu apa yang diperjanjikan harus dapat diketahui sejak awal, bukan baru ditafsirkan ketika hubungan para pihak mulai bermasalah.

 

4. ISI: Bagaimana Hak, Kewajiban, dan Risiko Diatur?

Di sinilah kualitas kontrak mulai terlihat.

Setelah subjek, kewenangan, dan objek jelas, kita masuk ke isi perjanjian. Apa yang menjadi hak masing-masing pihak, apa kewajibannya, bagaimana pelaksanaannya, berapa nilainya, bagaimana pembayaran dilakukan, bagaimana keuntungan dibagi, siapa menanggung biaya, siapa menanggung risiko, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya?

Kontrak pada dasarnya adalah cara para pihak menerjemahkan kesepakatan menjadi hak, kewajiban, prosedur, dan pembagian risiko. Karena itu, kontrak yang sehat bukan hanya kontrak yang terlihat lengkap karena memiliki banyak pasal. Yang lebih penting adalah apakah pasal-pasal tersebut dapat bekerja ketika diterapkan dalam keadaan nyata.

Misalnya terdapat klausul: “Segala kerugian akibat kerja sama menjadi tanggung jawab BUM Desa.” Klausul seperti ini perlu dibaca lebih dalam.

Kerugian yang bagaimana, kerugian akibat risiko bisnis normal, akibat kesalahan pengelola, akibat kelalaian mitra, akibat wanprestasi pihak ketiga, atau akibat keadaan kahar?

Jika semuanya disebut sebagai “kerugian” dan seluruhnya dibebankan kepada BUM Desa, maka klausul tersebut perlu diuji kembali. Sebab kontrak bukan hanya membagi keuntungan. Kontrak juga membagi risiko.

Karena itu, jangan hanya bertanya “apa yang akan saya dapatkan dari kontrak ini?”. Tetapi tanyakan pula “Risiko apa yang saya terima melalui kontrak ini?”

Bagi BUM Desa, pertanyaan tersebut penting karena setiap kegiatan usaha mengandung risiko. Risiko tidak selalu dapat dihilangkan. Tetapi risiko dapat dikenali, dialokasikan, dan dikelola secara jelas.

 

5. AKIBAT: Apa yang Terjadi Ketika Kontrak Tidak Berjalan?

Inilah lapisan yang sering terlambat dipikirkan. Biasanya kontrak dibaca dari awal sampai akhir ketika semuanya masih baik. Identitas para pihak, maksud kerja sama, objek, hak dan kewajiban, nilai transaksi, kemudian tanda tangan. Tetapi ada cara lain membaca kontrak yaitu baca kontrak dari akibatnya.

Bayangkan pembayaran terlambat. Apa yang terjadi? Mitra gagal memenuhi target. Apa konsekuensinya? Usaha mengalami kerugian. Siapa yang menanggung?

Aset yang digunakan dalam kerja sama rusak. Siapa yang bertanggung jawab? Salah satu pihak ingin menghentikan kerja sama sebelum waktunya. Apa syaratnya?

Kontrak berakhir. Bagaimana nasib aset, modal, piutang, kewajiban, dan pekerjaan yang masih berjalan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada lapisan kelima: AKIBAT. Kontrak yang sehat bukan kontrak yang menganggap semua akan berjalan sempurna. Justru sebaliknya. Kontrak yang sehat menyadari bahwa keadaan dapat berubah dan para pihak dapat gagal memenuhi apa yang telah dijanjikan.

Karena itu, kontrak perlu memberikan arah ketika terjadi: wanprestasi, keterlambatan, kerugian, keadaan kahar, penghentian kerja sama, perubahan keadaan, atau perselisihan.

Klausul mengenai wanprestasi, ganti rugi, keadaan kahar, pengakhiran perjanjian, dan penyelesaian sengketa bukan sekadar formalitas. Ia adalah peta jalan ketika hubungan para pihak tidak lagi berjalan normal. Sebab kontrak yang hanya jelas ketika semuanya berjalan baik, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan para pihak.

 

Ketika Lima Lapis Dipakai Bersamaan

Jika dirangkai, lima lapis tersebut membentuk satu alur: SUBJEK → KEWENANGAN → OBJEK → ISI → AKIBAT

Lapis	Pertanyaan utama	Output
SUBJEK	Siapa pihak yang membuat perjanjian?	memastikan kita tahu siapa yang berkontrak
KEWENANGAN	Apakah pihak yang bertindak memang memiliki kewenangan?	memastikan kita tahu siapa yang berhak bertindak
OBJEK	Apa yang sebenarnya diperjanjikan?	memastikan kita tahu apa yang diperjanjikan
ISI	Apa hak, kewajiban, risiko, dan mekanisme pelaksanaannya?	memastikan kita tahu bagaimana hubungan, hak, kewajiban, dan risiko diatur
AKIBAT	Apa konsekuensinya ketika kontrak berjalan, gagal, atau disengketakan?	memastikan kita tahu apa yang terjadi ketika hubungan tersebut berjalan maupun ketika tidak berjalan sebagaimana mestinya

Dengan demikian, kontrak tidak lagi dibaca sekadar sebagai kumpulan pasal. Ia dibaca sebagai rangkaian hubungan hukum dari awal sampai akhir.

 

Satu Kontrak, Lima Pertanyaan

Bayangkan sebuah BUM Desa membuat kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengelola sebuah unit usaha. Dalam kontrak disebutkan bahwa keuntungan akan dibagi dengan perbandingan tertentu. Kontrak telah ditandatangani dan usaha mulai berjalan.

Beberapa bulan kemudian muncul persoalan. Biaya operasional meningkat. Target pendapatan tidak tercapai. Salah satu pihak menganggap biaya tersebut seharusnya ditanggung pihak lain. Kemudian muncul persoalan mengenai penggunaan aset dan keinginan salah satu pihak untuk menghentikan kerja sama.

Bagaimana kita membacanya?

Gunakan lima lapis.

SUBJEK: Siapa sebenarnya pihak dalam kontrak? BUM Desa atau pemerintah desa? Dengan perusahaan yang mana dan dalam kapasitas apa?

KEWENANGAN: Siapa yang menandatangani atas nama BUM Desa? Apakah kewenangannya jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

OBJEK: Apa sebenarnya yang dikerjasamakan? Apakah pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, penyediaan modal, atau kombinasi beberapa hal?

ISI: Bagaimana biaya operasional, pendapatan, keuntungan, kerugian, pemeliharaan aset, dan tanggung jawab masing-masing pihak diatur?

AKIBAT: Apa yang terjadi apabila target tidak tercapai? Bagaimana jika salah satu pihak wanprestasi? Bagaimana mekanisme penghentian kerja sama? Dan bagaimana menyelesaikan kewajiban yang masih tersisa?

Lima pertanyaan tersebut tidak otomatis menyelesaikan sengketa. Tetapi lima pertanyaan itu membantu kita menemukan di mana sebenarnya masalah kontrak berada. Inilah fungsi framework ini. Bukan untuk menjamin bahwa kontrak tidak akan pernah bermasalah, melainkan untuk membaca potensi masalah sebelum masalah itu datang.

 

Kontrak Sehat Bukan Kontrak Tanpa Risiko

Satu hal perlu ditegaskan. Kontrak yang sehat bukan berarti kontrak yang bebas risiko. Dalam kegiatan usaha, risiko tidak mungkin dihapus seluruhnya.

BUM Desa dapat mengalami kerugian. Mitra dapat gagal memenuhi target. Pasar dapat berubah. Harga dapat naik. Kondisi ekonomi dapat berubah. Bahkan keadaan yang tidak pernah dibayangkan ketika kontrak dibuat dapat muncul kemudian.

Karena itu, tujuan membaca kontrak bukan mencari perjanjian yang menjamin bahwa masalah tidak akan pernah terjadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa ketika risiko muncul, para pihak memiliki kejelasan mengenai siapa melakukan apa, siapa menanggung apa, dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan.

Kontrak tidak menghilangkan risiko. Kontrak yang baik membuat risiko menjadi lebih terbaca.

 

Dari “Boleh Ditandatangani?” Menjadi “Siap Dijalankan?”

Pada akhirnya, lima lapis ini mengajak kita mengubah pertanyaan. Sebelum menandatangani kontrak, kita sering bertanya: “Apakah kontrak ini boleh ditandatangani?”

Pertanyaan tersebut penting. Tetapi belum cukup. Kita perlu melanjutkannya: “Apakah kontrak ini siap dijalankan?”

Sebelum sebuah perjanjian BUM Desa ditandatangani, lakukan pemeriksaan sederhana:

Lapis	Pertanyaan utama
SUBJEK	Siapa sebenarnya pihak dalam perjanjian?
KEWENANGAN	Apakah orang yang bertindak memang berwenang?
OBJEK	Apa yang sebenarnya diperjanjikan dan apakah objeknya jelas?
ISI	Bagaimana hak, kewajiban, biaya, manfaat, dan risiko dibagi?
AKIBAT	Apa yang terjadi jika kontrak tidak berjalan sesuai rencana?

Jika lima pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan jelas, mungkin persoalannya bukan kontraknya belum ditandatangani. Mungkin kontraknya memang belum siap ditandatangani.

Kesiapan itu dapat dilihat dari lima hal siapa pihaknya, siapa yang berwenang, apa objeknya, bagaimana hak, kewajiban, dan risiko diatur. Dan apa akibatnya apabila sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dengan cara pandang tersebut, pemeriksaan kontrak tidak lagi sekadar pekerjaan administratif.

Ia menjadi bagian dari manajemen hukum dan manajemen risiko BUM Desa.

 

Penutup: Membaca Kontrak Sebelum Masalah Datang

Kontrak sering kali baru dibaca dengan serius ketika masalah sudah datang. Ketika pembayaran berhenti. Ketika usaha rugi. Ketika aset dipersoalkan. Ketika mitra wanprestasi. Ketika hubungan para pihak mulai retak.

Padahal, kontrak seharusnya dibaca paling serius sebelum semua itu terjadi. Sebab kontrak bukan hanya catatan mengenai kesepakatan hari ini. Ia adalah rancangan hubungan hukum untuk hari-hari yang akan datang.

Bagi BUM Desa, kemampuan membaca kontrak menjadi semakin penting karena kegiatan usaha tidak dapat dilepaskan dari persoalan kelembagaan, kewenangan, aset, modal, kepentingan masyarakat desa, dan risiko usaha.

Maka sebelum tanda tangan dibubuhkan, berhentilah sejenak. Jangan hanya bertanya apakah kontraknya sudah lengkap. Baca lebih dalam dengan menerapkan pertanyaan lima lapis di atas.

Kontrak yang baik bukan sekadar kontrak yang sah ketika ditandatangani. Kontrak yang baik adalah kontrak yang tetap memberikan kejelasan ketika benar-benar dijalankan. Dan bagi BUM Desa, mungkin di situlah makna sebenarnya dari sebuah kontrak yang sehat.

 

Catatan MR

Kontrak sering kita perlakukan seperti pintu masuk: setelah ditandatangani, pekerjaan dianggap selesai. Padahal bagi sebuah usaha, kontrak justru menjadi jalan panjang yang baru dimulai. Karena itu, saya percaya bahwa membaca kontrak tidak cukup dengan bertanya apakah ia sah. Kita juga perlu bertanya: siapa yang berkontrak, siapa yang berwenang, apa yang diperjanjikan, bagaimana risikonya dibagi, dan apa yang terjadi ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana.

Lima lapis itu sederhana. SUBJEK → KEWENANGAN → OBJEK → ISI → AKIBAT. Kesederhanaan sering membantu kita melihat persoalan yang selama ini luput. Sebab kontrak yang baik bukan kontrak yang menjanjikan bahwa masalah tidak akan pernah datang.

Kontrak yang baik adalah kontrak yang sudah menyiapkan arah ketika masalah datang.