TPP Provinsi Jawa Timur

eHDW Bukan Soal Mengisi Data, tetapi Mengubah Keputusan; Memaknai Kembali Peran eHDW dalam Pembangunan Desa

Ketika data hanya berhenti menjadi laporan, desa kehilangan kesempatan untuk memahami dirinya sendiri. Padahal, nilai sesungguhnya dari eHDW bukan terletak pada banyaknya data yang terkumpul, melainkan pada kemampuannya mengubah cara  pemerintah desa mengambil keputusan.

Oleh: Maghfuri Ridlwan
(TAPM Provinsi Jawa Timur)

"Setelah semua data selesai diinput, lalu apa?"

Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun, justru di sanalah letak persoalan yang selama ini jarang kita bicarakan.

Setiap kali mendengar kata eHDW, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Bagi sebagian besar pendamping desa, jawabannya mungkin sama: pendataan, sinkronisasi, validasi, memperbaiki kesalahan, dan memastikan semua indikator terisi sebelum batas waktu. Semua itu menjadi bagian dari rutinitas yang tidak bisa dihindari.

Tidak ada yang salah dengan pekerjaan tersebut. Justru itulah fondasi awal agar desa memiliki data yang akurat. Namun, jika seluruh energi kita hanya berhenti pada proses mengumpulkan data, tanpa pernah bertanya untuk apa data itu digunakan, maka eHDW perlahan berubah menjadi sekadar pekerjaan administratif.

Padahal, sejak awal eHDW dikembangkan sebagai bagian dari upaya konvergensi percepatan penurunan stunting, semangat utamanya bukanlah mengumpulkan sebanyak mungkin data. Tujuannya adalah membantu desa mengenali persoalan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan keluarga secara lebih utuh agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Artinya, data bukanlah tujuan akhir. Data adalah titik awal.

Bayangkan seorang dokter yang menerima hasil pemeriksaan kesehatan pasien. Di atas selembar kertas tercantum tekanan darah, kadar gula, kolesterol, hingga hasil pemeriksaan laboratorium lainnya. Apakah pasien otomatis menjadi sehat hanya karena semua hasil pemeriksaannya sudah tercetak?

Tentu tidak. Nilai dari pemeriksaan itu baru muncul ketika dokter membacanya, menganalisisnya, lalu menentukan tindakan yang paling tepat. Dari situlah lahir diagnosis, pengobatan, hingga upaya pencegahan.

Begitu pula dengan eHDW. Data hanyalah awal. Nilai sebenarnya terletak pada bagaimana data itu dibaca, dipahami, dan diterjemahkan menjadi keputusan pembangunan desa.

Sering kali kita mengukur keberhasilan eHDW dari jumlah data yang berhasil dikumpulkan. Semakin lengkap datanya, semakin baik penilaiannya. Ukuran itu memang penting. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah data tersebut pernah dibahas dalam musyawarah desa? Apakah pemerintah desa menggunakannya ketika menentukan prioritas pembangunan? Apakah data itu menjadi dasar penyusunan RKP Desa atau pengalokasian APB Desa?

Jika jawabannya belum, maka sesungguhnya pekerjaan kita belum selesai. Masalah terbesar eHDW bukan ketika datanya belum lengkap. Masalah terbesar justru ketika datanya sudah lengkap, tetapi tidak pernah digunakan. Budaya administrasi yang mengalahkan substansi.

Dalam praktiknya, keberhasilan eHDW sering kali lebih banyak diukur dari ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, dan persentase capaian input. Ukuran tersebut memang penting sebagai bagian dari akuntabilitas. Namun tanpa disadari, ukuran administratif itu perlahan menggeser tujuan yang lebih besar, yaitu menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan desa.

Bayangkan sebuah desa yang dari hasil eHDW menemukan bahwa sebagian besar balita berisiko stunting berasal dari satu dusun tertentu. Informasi ini seharusnya memunculkan pertanyaan: apa yang terjadi di dusun tersebut? Apakah akses air bersih masih terbatas? Apakah ibu hamil tidak rutin memeriksakan kehamilan? Apakah layanan Posyandu belum berjalan optimal? Atau justru persoalannya berada pada kondisi sosial ekonomi keluarga?

Jika data itu dibawa ke forum Musyawarah Desa, pemerintah desa bersama BPD, kader kesehatan, PKK, dan tokoh masyarakat dapat mendiskusikannya untuk menentukan langkah yang paling tepat. Bisa jadi yang dibutuhkan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi penguatan layanan Posyandu, edukasi gizi, perbaikan sanitasi, atau intervensi kepada keluarga yang paling rentan.

Di sinilah data mulai hidup. Ia tidak lagi menjadi angka di layar aplikasi, tetapi berubah menjadi dasar pengambilan keputusan. 

Peran Pendamping Desa pun sesungguhnya berada di titik ini. Selama ini tidak sedikit pendamping yang merasa dirinya hanyalah operator aplikasi atau setingkat di atasnya menjadi mentor para KPMD dan admin desa maupun kecamatan. Tugasnya menginput data, memastikan sinkronisasi berhasil, lalu melaporkan progres. Padahal perannya jauh lebih besar.

Di sinilah peran pendamping desa perlu didefinisikan ulang. Pendamping bukan sekadar operator aplikasi, bukan administrator pelaporan, bukan pula pengumpul data dan bukan sebatas pelatih aplikasi. Pendamping adalah Data Translator, orang yang menerjemahkan data menjadi bahasa yang dipahami oleh pemerintah desa, masyarakat, dan forum musyawarah. Ia membantu menemukan cerita di balik angka, menjelaskan persoalan yang tersembunyi di balik statistik, lalu mengubahnya menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran. Ketika pendamping mampu menjalankan peran itu, eHDW tidak lagi berhenti sebagai sistem pendataan, melainkan menjadi instrumen yang mengarahkan pembangunan desa agar lebih tepat sasaran dan berdampak.

Sesungguhnya desa tidak kekurangan data; yang sering kali kurang adalah orang yang mampu menerjemahkan makna di balik data tersebut. Barangkali sudah saatnya kita mendefinisikan ulang peran pendamping desa di era pembangunan berbasis data. Pendamping bukan lagi sekadar operator aplikasi yang memastikan setiap kolom terisi, bukan administrator yang mengejar tenggat pelaporan, dan bukan pula pengumpul data yang berhenti pada angka-angka statistik. Pendamping adalah Data Translator penerjemah yang menghubungkan data dengan kebijakan. Ia membaca pola yang tersembunyi di balik angka, menerjemahkannya menjadi bahasa yang dipahami dalam musyawarah desa, lalu membantu pemerintah desa menjadikannya dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan. Sebab pada akhirnya, bukan data yang mengubah desa, melainkan keputusan yang lahir dari pemahaman yang benar atas data tersebut.

Pendamping adalah fasilitator yang membantu desa memahami dirinya sendiri. Ia membantu pemerintah desa membaca pola di balik angka, menjelaskan maknanya kepada para pemangku kepentingan, lalu mendorong agar data tersebut menjadi bahan musyawarah dan dasar penyusunan kebijakan.

Pertanyaan seperti mengapa kasus stunting terkonsentrasi di wilayah tertentu, mengapa ibu hamil berisiko belum seluruhnya mendapatkan pendampingan, atau mengapa balita tertentu tidak rutin datang ke Posyandu, tidak akan pernah dijawab oleh aplikasi.

Jawaban itu hanya lahir ketika data dibaca, didiskusikan, dan diterjemahkan menjadi keputusan.

Desa hari ini (sebenarnya) tidak kekurangan data. Ada data eHDW, data Posyandu, data SDGs Desa, data kemiskinan, data kependudukan, hingga berbagai sumber informasi lainnya. Ironisnya, semakin banyak data yang dimiliki, belum tentu semakin baik keputusan yang diambil.

Mengapa?

Karena data belum otomatis berubah menjadi kebijakan. Data harus dibaca. Data harus dipahami. Data harus dibahas. Barulah data dapat melahirkan keputusan yang tepat.

Inilah perubahan cara pandang yang perlu kita bangun bersama. Keberhasilan eHDW tidak boleh lagi hanya diukur dari berapa banyak formulir yang terisi, tetapi dari seberapa besar data tersebut mampu memengaruhi arah pembangunan desa.

Di tengah semakin besarnya tantangan pembangunan desa, pendekatan seperti inilah yang dibutuhkan. Desa tidak cukup hanya memiliki data yang lengkap, tetapi juga harus membangun budaya menggunakan data sebagai dasar setiap keputusan. Ketika setiap musyawarah dimulai dengan membaca kondisi riil masyarakat, setiap program memiliki alasan yang jelas, dan setiap anggaran menjawab persoalan yang nyata, maka pembangunan desa akan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan mudah dipertanggungjawabkan.

Mungkin inilah saatnya kita memandang eHDW secara berbeda. Bukan sekedar aplikasi yang harus diselesaikan. Bukan pula sebagai beban administrasi yang harus dipenuhi. Melainkan sebagai alat bagi desa untuk mengenali dirinya sendiri. Ketika data menjadi dasar musyawarah, menjadi pijakan penyusunan program, dan menjadi alasan di balik setiap keputusan pembangunan, maka eHDW telah menjalankan fungsi yang sesungguhnya.

Di situlah pekerjaan pendamping desa menemukan maknanya. Sebab tugas kita bukan sekadar membantu desa mengumpulkan data. Tugas kita adalah membantu desa mengambil keputusan yang lebih baik melalui data.

Karena pada akhirnya, pembangunan desa yang berkualitas tidak dimulai dari besarnya anggaran, melainkan dari kualitas keputusan. Dan kualitas keputusan hanya akan lahir dari data yang dibaca, dipahami, dan digunakan.

Mari kita mulai dari langkah yang sederhana. Data dibaca. Data dibahas. Data diputuskan. Karena dari sanalah perubahan benar-benar dimulai. 

Di tengah berbagai target, indikator, dan tenggat waktu yang harus dipenuhi, mudah bagi seorang pendamping merasa bahwa pekerjaannya hanyalah menyelesaikan administrasi. Padahal di balik setiap data yang ia kumpulkan, ada cerita tentang seorang ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, seorang balita yang harus dipastikan tumbuh sehat, atau sebuah keluarga yang memerlukan perhatian lebih. Ketika pendamping membantu data itu menjadi dasar lahirnya sebuah keputusan desa, sesungguhnya ia sedang memastikan bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk manusia, bukan sekadar memenuhi laporan.

Selama ini kita sering mengira pembangunan desa dimulai ketika anggaran ditetapkan. Padahal, pembangunan yang baik sesungguhnya dimulai jauh sebelum itu, yakni ketika desa mampu membaca datanya sendiri. Sebab kualitas pembangunan tidak pertama-tama ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas keputusan. Dan kualitas keputusan hanya lahir dari data yang dipahami. Karena itu, eHDW seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk mentransformasi cara berpikir pemerintah desa dalam mengambil keputusan, bukan sekadar aplikasi pelaporan.

Hari ini eHDW mungkin digunakan untuk mendukung konvergensi percepatan penurunan stunting. Namun ke depan, cara berpikir berbasis data akan menjadi fondasi hampir seluruh pembangunan desa. Ketahanan pangan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi desa membutuhkan keputusan yang lahir dari data yang akurat dan dipahami dengan benar.

Kualitas pembangunan tidak pertama-tama ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas keputusan. 

Perubahan besar tidak selalu dimulai dari perubahan aplikasi atau regulasi. Ia bisa dimulai dari perubahan kebiasaan dalam setiap musyawarah desa. Sebelum membahas usulan kegiatan, bukalah terlebih dahulu data eHDW. Bacalah bersama-sama. Tanyakan apa yang sedang terjadi. Dari sanalah keputusan yang lebih tepat dapat lahir. Desa tidak berubah karena memiliki data. Desa berubah ketika data mengubah keputusan

"Dan ternyata eHDW bukan soal mengisi data, tetapi soal mengubah keputusan." (MR)