TPP Provinsi Jawa Timur

Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pacitan

“Pemberdayaan di Tengah Keterbatasan Fiskal Desa”

Pacitan, 21 April 2026 — Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Pacitan diselenggarakan pada Selasa, 21 April 2026, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan ini berlangsung dengan melibatkan seluruh unsur TPP, yakni Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Rakor ini menghadirkan narasumber sekaligus fasilitator dari TAPM provinsi Jawa Timur, yaitu Maghfuri, S.H., M.H. dan Muchlis, S.Ag. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan desa, khususnya di tengah keterbatasan fiskal.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mengabdi Desa, serta doa pembuka. Sambutan disampaikan oleh Septian Dwi Cahyo Koordinator Kabupaten, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, serta arahan dari Koordinator Provinsi melalui perwakilannya.

Memasuki sesi inti, peningkatan kapasitas TPP dengan fasilitator tunggal Maghfuri yang akrab disapa Cak Furi mengawali dengan ice breaking bertajuk “Cerita Lapangan Paling Absurd” yang bertujuan mencairkan suasana sekaligus mengangkat realitas lapangan yang dihadapi oleh para pendamping. Peserta diajak untuk berbagi pengalaman unik dan menantang selama mendampingi desa, sebagai pijakan awal untuk membangun diskusi yang lebih terbuka dan solutif.

Kejadian absurd bukanlah hal baru bagi kami. Meski begitu tetep aja bisa bikin kaget, syok, melongo kadang malah bikin ngakak. Di lapangan, rencana sering kalah sama realita. Ada satu tulisan dari peserta yang berbunyi "Ketika perencanaan kami menjadi orang yang dicari, dan ketika realisasi tidak ada satupun yang ngabari. Dan di situ kami merasa menjadi LAOS".

Kalimat di atas adalah ungkapan yang cukup menggelitik dari seorang PD yang tiap hari kerjaannya di desa. Ada kalanya dia dicari-cari, di lain waktu tak satupun yang mencari. Kadang ada yg merasa kehilangan, tapi kadang ada juga yang ngumpet slintutan. Pendamping sudah memberi arahan, tapi keputusan tetap bukan di tangan kita. Kita hanya mendampingi, ibaratlah sebatas temen yang gak pegang spicemen. Tapi kondisi kadang mewajibkan kita ikut "ngatur" meski bukan donatur. (ngatur dalam arti memastikan aturan diterapkan dengan resiko dianggap masuk terlalu dalam, intervensi bahkan mendikte).

Kita dicari saat dibutuhkan, dan pada saatnya begitu saja diabaikan. ibarat Laos yang disisihkan ketika masakan sudah siap dihidangkan.

Pada sesi berikutnya, dilakukan penyadaran posisi dan peran strategis PD/PLD melalui diskusi reflektif. Peserta diajak mengevaluasi peran mereka selama ini, apakah lebih dominan sebagai pelaksana atau penggerak perubahan. Fasilitator menegaskan bahwa PD/PLD bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan aktor utama dalam mendorong perubahan desa.

Pembahasan kemudian berlanjut pada isu krusial terkait pendanaan desa. Dalam sesi ini, peserta mengidentifikasi dampak nyata keterbatasan dana desa terhadap berbagai program pembangunan. Fasilitator juga memaparkan tantangan struktural pembangunan desa, seperti ketergantungan pada transfer pusat, kapasitas tata kelola desa, serta pergeseran orientasi pembangunan dari infrastruktur menuju transformasi ekonomi lokal.

Sesi ini bertujuan menyamakan persepsi bahwa isu utama adalah keterbatasan dana desa. Pertanyaan kunci adalah Apa dampak langsung di desa? Kegiatan apa yang terdampak?

Sebagaimana dijelaskan oleh fasilitator bahwa tiga problem utama di desa adalah Ketergantungan desa terhadap transfer pusat, Kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan Pergeseran orientasi pembangunan desa. 

Pada fase awal Dana Desa, pembangunan lebih banyak diarahkan pada infrastruktur dasar. Namun ke depan, desa dituntut untuk mampu mendorong transformasi ekonomi lokal, bukan sekadar pembangunan fisik. Jika tidak, desa akan terus terjebak dalam siklus yang sama: anggaran turun → proyek fisik → habis dalam satu tahun → kembali menunggu anggaran berikutnya.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, dirumuskan sejumlah arah strategi, antara lain penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal melalui BUMDes dan usaha masyarakat, optimalisasi kolaborasi multipihak, serta peningkatan kualitas perencanaan desa berbasis data. Ditekankan bahwa kemampuan desa bertahan secara ekonomi menjadi isu utama yang harus segera dijawab.

Arah strategi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

a.   Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal; BUMDes, koperasi desa, dan usaha mikro masyarakat perlu diarahkan menjadi lokomotif ekonomi desa.

b.   Optimalisasi kolaborasi multipihak; Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada APBDes, tetapi juga dapat melibatkan kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat.

c.   Peningkatan kualitas perencanaan desa; Perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat menjadi kunci agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara lebih efektif.

Pada sesi pembahasan langkah strategis, peserta diajak mengidentifikasi potensi desa yang belum dimanfaatkan, kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi konkret. Diskusi ini menghasilkan berbagai ide strategis yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa dan kemandirian fiskal.

Sebagai penutup, kegiatan difokuskan pada penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang siap diimplementasikan. RKTL tersebut akan dibahas lebih lanjut secara teknis oleh TPP bersama TAPM Kabupaten guna memastikan keberlanjutan hasil rakor dalam bentuk aksi nyata di lapangan. Di akhir sesi, Cak Furi kembali mengingatkan apapun kondisinya TPP harus tetap eksis di jalurnya. Dan memunculkan slogan bersama "Salam Laos...."

Kegiatan ditutup pada pukul 16.00 WIB oleh Koordinator Kabupaten Pacitan. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh TPP semakin memiliki kesadaran, kapasitas, dan arah strategi yang jelas dalam menjalankan peran sebagai penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan.(cf)

Penulis: Maghfuri Ridlwan