TPP Provinsi Jawa Timur

Opini

*Novi Tri Hartanto

 Analisis Dana Desa 2026;

Mandat Inpres No. 9 Tahun 2025, Mengubah Bantuan Menjadi Modal Investasi untuk Memenangkan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih."

  

Indonesia berada di persimpangan jalan krusial dalam peta jalan pembangunan perdesaan. Setelah satu dekade gelontoran Dana Desa yang fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, kini saatnya menapaki fase baru yang lebih matang dan strategis , kemandirian ekonomi. Narasi besar yang bergema di tahun 2026 adalah pergeseran fundamental paradigma alokasi anggaran. Era "belanja habis" telah usai, digantikan oleh visi investasi produktif yang berakar kuat pada potensi lokal. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan nomenklatur APBDesa, melainkan sebuah amanat konstitusional dan kebijakan strategis tingkat tertinggi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, arah kebijakan nasional telah terang benderang. Melalui regulasi turunannya, termasuk Permendesa Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah secara eksplisit menggariskan bahwa: "Dana Desa 2026 adalah mandat Inpres No. 9 Tahun 2025; mengubah bantuan menjadi modal investasi untuk memenangkan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih."

Pernyataan ini adalah inti dari revolusi ekonomi desa. Ini adalah panggilan untuk bertransformasi dari sekadar objek penerima bantuan menjadi subjek pengelola modal negara. Opini ini akan menganalisis mengapa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi instrumen paling efektif untuk menjalankan mandat tersebut, dan bagaimana penyertaan modal dari Dana Desa akan menjadi katalisator bagi kedaulatan ekonomi kolektif di tingkat tapak. Berikuat analisis dukungan Dana Desa terhadap keberlansungan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 :

 

1.     Landasan Regulasi dan Arah Kebijakan Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025

Secara tegas menempatkan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu fokus prioritas penggunaan Dana Desa. Penegasan ini menunjukkan perubahan paradigma Dana Desa dari sekadar instrumen belanja sosial dan infrastruktur, menuju instrumen investasi ekonomi desa yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal desa.

Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai lembaga ekonomi desa strategis yang sejalan dengan Instruksi Presiden tentang percepatan pembentukan koperasi desa, sekaligus sebagai alat negara untuk menguatkan ekonomi rakyat dari level paling bawah.

a.     Landasan Regulasi

1.       Amanat Inpres, Regulasi ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan kelurahan secara berkelanjutan.
2.     Legalitas Operasional, Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 menjadi payung hukum utama yang mengintegrasikan dukungan anggaran desa ke dalam sistem legalitas tingkat desa.

b.     Arah Kebijakan Dukungan Koperasi

1.     Dana Desa tahun 2026 diarahkan untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih untuk percepatan pembangunan fisik sarana prasarana koperasi, dan kelengkapan operasional lainnya.
2.    Penyertaan Modal Desa diperbolehkan menyalurkan Dana Desa sebagai modal penyertaan bagi KDMP, terutama jika di desa tersebut belum terdapat BUM Desa atau untuk mendukung program ketahanan pangan.
3.       Kontribusi Pendapatan Desa, Sebagai timbal balik, KDMP wajib memberikan imbal jasa minimal 20% dari keuntungan bersih tahunan kepada Pemerintah Desa, yang dicatat sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa). 

c.     Fokus Implementasi 2026

Arah kebijakan tahun 2026 menitikberatkan pada konsep One Stop Shopping (belanja satu atap), di mana KDMP berfungsi sebagai penyedia sembako murah, layanan simpan pinjam, klinik desa, hingga pusat distribusi hasil pertanian masyarakat.

 

2.     Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih : Dana Desa sebagai Modal Awal Negara

Dari sisi eksistensi, Dana Desa berfungsi sebagai stimulus awal (initial capital & infrastructure enabler) bagi koperasi desa (baca : melalui Agrinas), Permendesa 16/2025 memberi ruang penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai koperasi, serta kelengkapan sarana operasional koperasi desa. Artinya, negara melalui Dana Desa hadir langsung memastikan koperasi lahir, berdiri, dan beroperasi, bukan sekadar wacana kelembagaan. Tanpa intervensi Dana Desa, banyak desa akan kesulitan membangun koperasi yang layak secara fisik dan manajerial. Bentuk dukungan modal sesuai Permendesa nomor 16 tahun 2025 sebagi berikut :

a.  Dana Desa sebagai Instrumen Penyertaan Modal

Sesuai Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025, Dana Desa tidak lagi hanya digunakan untuk percepatan infrastruktur fisik, tetapi dialokasikan sebagai penyertaan modal negara tingkat desa.

1)  Status Hukum, Dana yang disetor dari APBDes ke koperasi dianggap sebagai aset desa yang dipisahkan.

2)  Fungsi, Menjadi "darah" operasional awal bagi koperasi untuk memulai unit usaha seperti penyediaan sembako, alat pertanian, dan layanan keuangan mikro.

b.  Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpas)

Dana Desa digunakan untuk membangun aset tetap yang menjadi tempat operasional koperasi, seperti:

1)     Pembangunan gerai belanja murah (Grosir Desa).

2.     Gudang penyimpanan hasil panen (Cold Storage/Warehouse).

3.     Pusat layanan digital dan klinik kesehatan desa.

c.  Dana Desa sebagai Penggerak Ekonomi Sircular

Eksistensi modal dari Dana Desa menciptakan siklus ekonomi tertutup :

1.   Modal Masuk, Dana Desa disuntikkan ke Koperasi.

2.   Produktivitas, Koperasi mengelola usaha dan menyerap tenaga kerja lokal.

3. Kembalian Modal, Minimal 20% dari keuntungan bersih koperasi wajib disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa).

 

3.  Esensi Koperasi Desa Merah Putih : Penguatan Ekonomi Kolektif dan Nilai Tambah Desa

Secara esensial, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha, tetapi sebagai wadah konsolidasi produksi warga desa, simpul distribusi hasil pertanian, perikanan, UMKM, dan pangan lokal, serta alat pemutus rantai tengkulak dan ekonomi rente. Permendesa 16/2025 mengaitkan koperasi desa dengan program ketahanan pangan, lumbung pangan, dan lembaga ekonomi desa lainnya. Dengan demikian, koperasi desa menjadi off-taker, aggregator, sekaligus market creator bagi produk warga desa. Inilah esensi sejatinya, koperasi sebagai jantung ekonomi desa, bukan sekadar papan nama. Esensi berdirinya Koperasi Desa Merah Putih bagi Desa :

a.  Demokratisasi Ekonomi melalui Kepemilikan Kolektif

Koperasi mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada warga desa. Berbeda dengan korporasi, KDMP menempatkan anggota (masyarakat desa) sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa.

·       Partisipasi Aktif , Masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

·  Pemerataan Kesejahteraan, Keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan didistribusikan kembali dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dan peningkatan layanan publik desa.

b.  Penciptaan Nilai Tambah Desa (Value Added)

KDMP berfungsi sebagai mesin pengolah potensi desa agar memiliki nilai jual lebih tinggi sebelum keluar dari wilayah desa.

·    Hilirisasi Produk, Koperasi memfasilitasi pengolahan bahan mentah (missal : gabah menjadi beras kemasan atau hasil kebun menjadi produk olahan) menggunakan sarana yang dibangun dari Dana Desa.

·    Efisiensi Rantai Pasok, Dengan adanya Cold Storage dan gudang logistik, koperasi dapat memutus rantai tengkulak, sehingga petani mendapatkan harga jual lebih baik dan konsumen desa mendapatkan harga beli lebih murah.

c.  Kemandirian dan Ketahanan Desa

Sesuai dengan semangat Permendesa Nomor 16 Tahun 2025, koperasi menjadi benteng ketahanan ekonomi desa :

·     Sirkularitas Ekonomi, Uang yang beredar di desa (melalui belanja sembako, pupuk, dan jasa di koperasi) tetap tinggal di desa, menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi pendapatan warga.

·     Penyedia Layanan Dasar, Koperasi tidak hanya mengejar profit, tetapi juga esensial dalam menyediakan layanan sosial seperti klinik desa dan akses keuangan mikro yang selama ini sulit dijangkau masyarakat bawah.

 

4.     Kontribusi Koperasi Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Dukungan Dana Desa terhadap Koperasi Desa Merah Putih memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan PADesa melalui beberapa mekanisme. Dana PADesa yang meningkat akan mengurangi ketergantungan desa pada Dana Desa dan bantuan eksternal, sejalan dengan semangat desa mandiri dan berdaulat secara fiskal. Permendesa 16/2025 bahkan menegaskan tujuan optimalisasi pendapatan asli desa dalam APBDesa melalui penguatan koperasi desa. Berikut pola sumber masukan PADesa dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) :

a.   Pembagian Laba Bersih (Dividen Desa)

Secara mandatori, KDMP wajib menyetorkan sebagian dari keuntungan usahanya kepada Pemerintah Desa. Ketentuan Persentase Minimal 20% dari laba bersih tahunan koperasi harus disetorkan ke Rekening Kas Desa, dan  Status Hukum dana ini dicatat sebagai PADesa dari hasil penyertaan modal desa, yang kemudian dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. 

b.   Optimalisasi Aset Desa

Koperasi seringkali menjadi pengelola aset milik desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, atau gudang yang dibangun dengan Dana Desa). Sewa dan Kerja Sama Koperasi memberikan kontribusi melalui mekanisme sewa lahan atau bagi hasil atas penggunaan aset desa tersebut, dan Peningkatan Nilai Aset dengan dikelola secara profesional oleh koperasi, aset desa yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber pendapatan rutin bagi kas desa.

c.   Efisiensi Belanja Desa

Koperasi dapat berfungsi sebagai mitra penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan operasional pemerintah desa. Menjadikan nilai tambah barang local, dengan berbelanja kebutuhan ATK, material konstruksi, atau konsumsi rapat melalui koperasi sendiri, perputaran uang tetap berada di desa, dan desa bisa mendapatkan harga yang lebih efisien dibandingkan pihak ketiga luar.

d.   Pajak dan Retribusi Daerah/Desa

Melalui unit usaha yang berkembang (seperti pasar desa atau gerai grosir), koperasi membantu menarik retribusi yang sah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan kewenangan desa yang berlaku. Hal ini memperkuat struktur penerimaan desa dari sektor jasa dan perdagangan.

e.   Penguatan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Mandiri

Peningkatan PADesa dari koperasi memberikan otonomi finansial bagi Kepala Desa. Desa tidak lagi 100% bergantung pada Dana Desa (APBN) atau Bantuan Keuangan Daerah (BKK), dan PADesa hasil kontribusi koperasi dapat digunakan untuk mendanai program-program lokal yang tidak terakomodasi dalam juknis Dana Desa / Peraturan Perioritas Penggunaan Dana Desa. Dengan sistem ini, Koperasi Desa Merah Putih berfungsi sebagai "perusahaan milik rakyat" yang keuntungan bisnisnya dikembalikan untuk kesejahteraan umum melalui kas pemerintah desa.

 

5.     Analisa Strategis : Dari Belanja ke Investasi Desa

Secara strategis, dukungan Dana Desa pada Koperasi Desa Merah Putih menandai, pergeseran Dana Desa dari cost center menjadi profit center, perubahan orientasi desa dari konsumtif menuju produktif, serta transformasi APBDes dari sekadar belanja tahunan menjadi instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun demikian, keberhasilan peningkatan PADes tetap mensyaratkan tata kelola koperasi yang profesional dan transparan, pendampingan manajerial berkelanjutan, serta pengawasan partisipatif masyarakat desa.

Analisis strategis kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diamanatkan oleh Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma fundamental dalam pengelolaan keuangan desa dari model "Belanja Desa" (Consumption-Oriented) menuju model "Investasi Desa" (Investment-Oriented). Berikut adalah analisa strategis pergeseran tersebut :

Arah Kebijakan Lama Belanja dan Konsumsi

Sebelumnya, Dana Desa didominasi oleh pengeluaran yang bersifat habis pakai atau konsumtif :

·  Pembangunan infrastruktur fisik (jalan, jembatan) yang membutuhkan biaya pemeliharaan berkelanjutan.

·    Bantuan sosial langsung (BLT) yang meningkatkan daya beli sesaat, namun minim dampak ekonomi jangka panjang.

·       Pelatihan yang seringkali tidak berkelanjutan.

Model ini menciptakan ketergantungan kronis desa pada transfer APBN tahunan yang akhirnya Desa menjadi kurang kreatif dalam menglola dan mengambangan potensi desa.

Arah Kebijakan Baru Investasi Strategis

Melalui KDMP, kebijakan baru menggeser fokus Dana Desa menjadi modal produktif dengan tujuan menghasilkan return ekonomi yang berkelanjutan :

1.   Penyertaan Modal Menciptakan Aset Produktif

-    Analisa, Menggunakan Dana Desa sebagai penyertaan modal di KDMP bukanlah "belanja habis", melainkan penanaman modal dalam bentuk saham desa di sebuah badan usaha berbadan hukum.

-    Implikasi Strategis, Desa kini memiliki aset finansial yang menghasilkan laba, bukan sekadar aset fisik yang menyusut nilainya.

2.     PADesa Menjamin Keberlanjutan Fiskal

-     Analisa, Kewajiban pengembalian minimal 20% laba ke kas desa menciptakan siklus pendapatan mandiri.

-      Implikasi Strategis, Investasi awal hari ini menciptakan sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) permanen di masa depan, mengurangi ketergantungan transfer pusat, dan menjamin keberlanjutan pembangunan pasca-Dana Desa berakhir.

 

6.     Kesimpulan

Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 memberikan legitimasi kuat dan arah kebijakan jelas bahwa Dana Desa bukan hanya alat pemerataan, tetapi alat pengungkit ekonomi desa. Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih memperkuat eksistensi kelembagaan ekonomi desa dan menegaskan esensi koperasi sebagai instrumen peningkatan PADesa. Jika dikelola dengan benar, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi sumber pendapatan desa yang berkelanjutan, sekaligus pondasi kemandirian ekonomi desa dalam kerangka pembangunan nasional dari pinggiran.

*TAPM Ponorogo _Ketua Lakpesdam PCNU Ponorogo