TPP Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Desa di Tengah Ruang Fiskal yang Menyempit

Pembangunan desa di Indonesia memasuki fase baru. Setelah satu dekade pelaksanaan program Dana Desa sejak 2015, desa telah mengalami banyak perubahan. Infrastruktur dasar membaik, akses layanan publik meningkat, dan kegiatan ekonomi lokal mulai tumbuh. Namun, memasuki tahun-tahun terakhir, tantangan baru muncul: ruang fiskal pembangunan desa yang semakin terbatas.

Selama sepuluh tahun terakhir, Dana Desa menjadi instrumen fiskal utama dalam mempercepat pembangunan desa. Program ini telah mendorong pembangunan jalan desa, fasilitas air bersih, serta berbagai layanan dasar masyarakat. Bahkan secara nasional, pembangunan ratusan ribu kilometer jalan desa dan ribuan sarana layanan publik dapat diwujudkan melalui skema ini.

Namun situasi fiskal tidak selalu stabil. Beberapa kebijakan fiskal terbaru menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran yang berdampak pada kapasitas pembangunan desa. Misalnya, terdapat indikasi penurunan alokasi Dana Desa dari sekitar Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp60 triliun pada tahun berikutnya. Penurunan ini tentu akan memengaruhi ruang gerak desa dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kondisi ini, desa dihadapkan pada sebuah dilema klasik: kebutuhan pembangunan meningkat, sementara kapasitas fiskal tidak bertambah secara signifikan.

Tantangan Struktural Pembangunan Desa

Ada beberapa tantangan utama yang perlu dicermati dalam pembangunan desa ke depan.

Pertama, ketergantungan desa terhadap transfer pusat.

Sebagian besar desa masih sangat bergantung pada Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Survei menunjukkan hampir 60 persen desa menjadikan Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal desa masih terbatas.

Kedua, kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan. Keterbatasan ini dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran desa.

Ketiga, pergeseran orientasi pembangunan desa.

Pada fase awal Dana Desa, pembangunan lebih banyak diarahkan pada infrastruktur dasar. Namun ke depan, desa dituntut untuk mampu mendorong transformasi ekonomi lokal, bukan sekadar pembangunan fisik.

Jika tidak, desa akan terus terjebak dalam siklus yang sama: anggaran turun → proyek fisik → habis dalam satu tahun → kembali menunggu anggaran berikutnya.

Dari Pembangunan Berbasis Anggaran ke Pembangunan Berbasis Inisiatif

Kondisi fiskal yang terbatas sebenarnya dapat menjadi momentum bagi desa untuk mengubah pendekatan pembangunan. Desa tidak lagi semata-mata mengandalkan besaran anggaran, tetapi lebih menekankan pada kualitas perencanaan, kolaborasi, dan inovasi lokal.

Ada beberapa arah strategi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal; BUMDes, koperasi desa, dan usaha mikro masyarakat perlu diarahkan menjadi lokomotif ekonomi desa.
2. Optimalisasi kolaborasi multipihak; Pembangunan desa tidak hanya bergantung pada APBDes, tetapi juga dapat melibatkan kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan desa; Perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat menjadi kunci agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara lebih efektif.

Peran Strategis Pendamping Desa

Dalam situasi fiskal yang semakin terbatas, peran pendamping desa menjadi semakin penting. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai agen transformasi pembangunan desa.

Pendamping desa perlu mendorong:

• penguatan kapasitas aparatur desa,
• pelibatan masyarakat secara aktif,
• perencanaan pembangunan yang lebih strategis,
• serta pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi pada kemampuan desa mengelola potensi yang dimiliki.

Penutup

Ruang fiskal yang terbatas bukanlah akhir dari pembangunan desa. Justru kondisi ini dapat menjadi momentum untuk melakukan transformasi pendekatan pembangunan desa: dari yang semula berbasis anggaran menjadi berbasis inovasi dan pemberdayaan.

Pada akhirnya, masa depan desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang diterima, tetapi oleh seberapa kuat kapasitas desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

 

*Cak Furi

TAPM Prov. Jatim