Sepuluh Tahun Pendamping Desa: Refleksi, Pembelajaran, dan Arah Ke Depan

Sebuah Tulisan Oleh Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Jawa Timur. dengan Judul : Sepuluh Tahun Pendamping Desa: Refleksi, Pembelajaran, dan Arah Ke Depan diambil dari Halaman : https://www.sketsanusantara.id/sketsa/1032179469/sepuluh-tahun-pendamping-desa-refleksi-pembelajaran-dan-arah-ke-depan  

Selamat Membaca... Salam Merdesa....

Oleh: Maghfuri Ridlwan
Koordinator TPP Provinsi Jawa Timur

Tanggal 15 Januari kembali diperingati sebagai Hari Desa Nasional. Momentum ini patut dimaknai lebih dari sekadar perayaan simbolik, melainkan sebagai ruang refleksi atas perjalanan panjang pembangunan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa. Bagi para pelaku pendampingan, satu dekade terakhir adalah rentang waktu yang sarat dinamika penuh capaian, pembelajaran, sekaligus tantangan yang perlu ditata ulang.

Sejak awal, kehadiran pendamping desa dirancang untuk memastikan desa mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendamping diharapkan menjadi fasilitator proses, bukan pengambil alih keputusan. Dalam praktiknya, peran ini berkembang mengikuti kompleksitas kebijakan dan kondisi sosial desa yang sangat beragam.

Tidak dapat dipungkiri, pendampingan desa telah memberikan kontribusi nyata. Di banyak wilayah, tata kelola desa mengalami perbaikan. Musyawarah desa semakin terbuka, perencanaan lebih berbasis kebutuhan, dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas meningkat. BUMDesa tumbuh sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, meskipun dengan capaian yang belum merata antar desa.

Pendamping juga memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan nasional yang bersifat teknokratis dengan realitas desa yang kontekstual. Dalam keseharian, pendamping membantu desa memahami regulasi, menata administrasi, sekaligus menjaga ruang partisipasi warga. Pada titik ini, pendampingan berkontribusi dalam membangun kepercayaan diri desa sebagai subjek pembangunan.

Namun refleksi yang jujur juga menuntut pengakuan atas berbagai keterbatasan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas, pendampingan kerap bergeser menjadi aktivitas yang sangat administratif. Fokus pada pemenuhan laporan, target, dan sistem aplikasi terkadang menyisakan ruang yang sempit bagi proses pemberdayaan yang bersifat substantif. Tantangan ini bukan semata persoalan individu pendamping, melainkan cerminan dari desain sistem yang perlu terus disempurnakan.

Relasi antara pendamping dan pemerintah desa juga memerlukan penguatan. Dalam beberapa konteks, masih ditemui persepsi yang belum sepenuhnya selaras mengenai peran pendamping—apakah sebagai mitra, fasilitator, atau pengawas. Ketidaktepatan persepsi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pendampingan. Oleh karena itu, kejelasan peran dan batas kewenangan menjadi aspek penting dalam menjaga kemitraan yang sehat.

Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah keberlanjutan sistem pendampingan itu sendiri. Dinamika kebijakan, penataan tenaga pendamping, serta pola kontrak kerja yang terus beradaptasi merupakan bagian dari proses pembelajaran kelembagaan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar sistem pendampingan semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan desa yang terus berkembang.

Memasuki lebih dari satu dekade implementasi Undang-Undang Desa, pendampingan desa perlu bergerak menuju fase kedewasaan. Desa hari ini tidak lagi berada pada titik awal yang sama. Ada desa yang telah maju dan membutuhkan penguatan inovasi, ada desa berkembang yang memerlukan konsolidasi, dan ada desa dengan tantangan struktural yang masih kompleks. Pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan menjadi keniscayaan.

Pendamping desa pada hakikatnya hadir untuk memampukan desa, bukan menggantikannya. Keberhasilan pendampingan diukur bukan dari seberapa besar peran pendamping terlihat, melainkan dari sejauh mana desa mampu mengambil keputusan secara mandiri dan berkelanjutan.

Hari Desa Nasional menjadi pengingat bahwa pembangunan desa adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran, konsistensi, dan kerja bersama. Apresiasi patut diberikan kepada para pendamping desa yang terus bekerja dengan dedikasi di tengah dinamika kebijakan dan tantangan lapangan. Pada saat yang sama, ruang refleksi dan perbaikan harus tetap terbuka agar pendampingan desa senantiasa relevan dengan tujuan awalnya.

Pada akhirnya, desa yang kuat tidak lahir dari pendampingan yang dominan, melainkan dari pendampingan yang tepat peran, tepat waktu, dan berpihak pada kemandirian desa.